Civil Society Kills Indonesia


CIVIL  SOCIETY MEMBUNUH INDONESIA
            Seolah tidak disadari, keberadaan ruang publik sejak berlakunya UUD 1945 hingga sekarang malah semakin menyempit. Jika dikaitkan dengan pendapat Habermas yang mengatakan jika civil society membutuhkan konsep ruang publik yang bebas maka bisa dibilang perubahan dari pemerintah Soeharto hingga SBY adalah mengekang dan tidak integratif. Bisa dilihat dari kekuatan rakyat yang tertahan dibawah hagemoni pemerintah, seakan-akan ruang publik hanya menjadi tempat kosong yang  hanya memberikan nilai kekuasaan terhadap suatu rezim. Civil society di sana hanya menjadi obyek pemerintahan tanpa adanya kontribusi sehingga jika dilihat dengan seksama, civil society mati perlahan. Pemerintah telah memberikan sarana kepada rakyatnya dengan sederhana, tetapi di sisi lain tidak boleh ada protes terhadap sarana tersebut.
Meskipun pada prinsipnya dominasi pemerintah tidak membatasi ruang gerak civil society, tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah belakangan ini malah menjadi batasan civil society dalam berpartisipasi. Hal tersebut dikarenakan semua hal telah ditentukan oleh pemerintah dan DPR dianggap tidak bisa menyalurkan suara rakyat dari ruang publik. Sedangkan civil society sendiri dipaksa untuk diam dengan aturan-aturan yang menguntungkan pemerintah. Bahkan terlepas dari peran pemerintah negara, ruang publik sekarang telah dikontaminasi dengan adanya gejolak pasar dan penyalahgunaan media. Tidak sedikit kasus yang menyangkut tentang penggunaan media sebagai pembuat pola pemikiran yang memenangkan kaum tertentu. Hal itulah yang menjadi faktor munculnya rasa malas civil society dalam berkontribusi membangun negara. Efeknya yang akan terjadi jika hal itu tidak dihentikan adalah berubahnya Indonesia dari negara demokrasi menjadi negara Liberal. Banyak yang telah mengakui hal itu, tidak terkecuali Jusuf Kalla yang pernah mengatakan bahwa Indonesaia telah menjadi liberal. Jika setiap orang dapat melihat darimana Indonesia dapat disebut negara liberal, maka suasana akan menjadi kolaps dikarenakan supremasi hukum di Indonesia masih belum bisa membela pemerintah, bukannya rakyat.
Matinya civil society bukan semata-mata dilihat dari berhentinya mereka dalam berpartisipasi di dalam pengambilan suara, tetapi juga kematian karena mereka tidak didengarkan. Saya melihat banyak kasus yang ada di Indonesia seperti kasus Prita yang pernah dijerat hukum karena dianggap mencemarkan nama baik sebuah Rumah Sakit melalui media, tidak melihatkan adanya campur tangan pemerintah dalam penyelesaiannya. Padahal fakta yang ada dibelakang kasus ini adalah penggunaan media sebagai ruang publik dan hal tersebut masih didalam aturan-aturan tertentu. Pemerintah sendiri belum bisa membantu Prita meskipun telah banyak sekali dukungan masyarakat luas untuk membebaskan Prita dari jeratan hukum. Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah belum bisa memberikan kuasa penuh pada ruang publik untuk membela Prita. Jika memang pemerintah cukup bisa menangkap kegunaan dari ruang publik, maka suara civil society akan memberikan langkah kepada pemerintah untuk mengambil penyelesaian. Dari hal diatas ada jawaban atas pertanyaan apakah ruang publik itu berlaku pada kehidupan sehari-hari. Terlihat bagaimana pemerintah tidak membela civil society-nya. Padahal hal itu sangat mempengaruhi pandangan civil society terhadap pemerintah. Pemerintah yang hakikatnya sebagai pelindung dan pengontrol ruang publik, begitu saja membiarkan masalah ini semakin berlarut-larut. Tidak jauh berbeda dengan kasus nenek pencuri buah coklat serta kasus Alan pencuri sandal yang beritanya masih hangat. Pemerintah dinilai hanya mempergunakan hukum sebagai kekuasaan otoriter saja, bukan sebaga pembela rakyatnya. Demokrasi juga terkekang dalam kasus-kasus seperti Prita ini ketika upaya penyampaian pendapat tidak bisa dilakukan. Yang terpenting adalah hilangnya peran pemerintah dalam mengambil kepercayaan civil society. Hal tersebut hanyalah contoh dari beberapa kasus ruang publik yang hakikatnya equal menjadi terendahkan. Selain itu ruang publik sudah tidak bisa menjadi sarana penyaluran pendapat civil society secara bebas.
Keadaan Indonesia sekarang sedang berada dalam pembangunan civil society. Banyak dorongan dan paksaan yang ditujukan pemerintah kepada civil socety tetapi tidak memberikan ruang khusus bagi mereka untuk membela keadaan. Fakta yang berada dalam masyarakat luas adalah kebalnya hukum dari kritikan dan saran dari publik. Padahal kritikan tersebut merupakan bagian dari pembangunan civil society yang diminta pemerintah. Hal itu  menjadi pondasi dimana hukum dan civil society akan berjalan sendiri-sendiri. Akibat-nya, tidak terjadi hubungan simetris antara negara, hukum, dan civil society. Dampak yang terjadi adalah protes masyarakat dan fragmentasi yang membela kelas mereka sendiri. Sedangkan otoriter pemerintah tidak memandang civil society sebagai bagian keperintahan. Ancaman inilah yang akan membunuh Indonesia yang statusnya negara Demokrasi.
Pada masa Soeharto tidak ditemukan adanya kekuatan ruang publik  yang dapat membebaskan dari rezim yang begitu kuat. Tetapi tahun 1998 kemudian mahasiswa-mahasiswa berhasil menjatuhkan Soeharto dan menunjukkan dimana letak kekuasaan civil society. Jika ditelaah lebih lanjut dan dihubungkan dengan pemerintahan SBY yang sekarang, pengekangan memang tidak terlihat nyata, tetapi lebih pada pengekangan moral dan kerusakan pada civil society itu sendiri. Pada rezim Soeharto, civil society masih mempunyai ikatan yang kuat dan peranannya masih ada pada diri masing-masing individu. Tidak sedikit kerjasama yang dilakukan oleh kaum-kaum tertentu dalam upaya pembebasan diri dari otoriter militer. Tetapi pada masa sekarang bisa dilihat bahwa jika militer kembali digunakan, maka rakyat akan saling serang, bukannya bekerjasama. Kesadaran yang ada pada civil society semakin berkurang menyebabkan pemisahan diri mereka dari sistem masyarakat. Tabrakan antara pemerintah dengan civil society terlihat saat kasus Papua yang ingin memisahkan diri dengan Indonesia. Di sana bahkan masyarakat yang ada malahan menyerang pemerintah. Tuntutan civil society yang berasal dari seluruh negara sepertinya tidak bisa terlaksana lagi karena pemerintah tidak bisa merangkul Papua dalam kasus ini. Papua sebagai daerah yang ‘terlupakan’ seolah bangkit dan ingin meminta haknya sebagai bagian negara. Karena telah lama tidak didengarkan oleh pemerintah, kecnderungan berbuat radikal semakin besar hingga terjadilah konflik Papua ingin melepaskan diri dari negara. Tak terbayangkan jika kasus serupa terjadi di kepulauan lain, maka tentu saja tidak akan ada nama Indonesia lagi.
Ruang publik di Indonesia telah terselamatkan oleh Non-Government Organization (NGO). NGO menjadi pembentukan sebuah civil society yang akan mengisi ruang publik. Meskipun dipandang akan menghidupkan ruang publik, tetapi NGO dapat dipertanyakan apakah tidak ada kekuasaan di dalamnya, dan apakah masih aman jika nantinya ada kontrol civil society dari pihak luar pemerintah. Hal tersebut menjadi acuan dalam presepsi masyarakat yang benar-benar menganggap NGO menjadi kontrol kedua. Oleh karena itu, akan menjadi sebuah ancaman tersendiri mengingat NGO banyak yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut dapat menjadi jembatan masuknya ideologi-ideologi baru pada civil society karena pendekatan yang mereka lakukan lebih baik dibandingkan pendekatan oleh pemerintah. Hingga intinya pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap civil society. Bukan hanya pembangunannya dan konsepnya, tetapi juga praktek ruang publik yang sesungguhnya.
Pergeseran fungsi civil society di Indonesia tidak bisa sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Mengingat pemerintah memang fokus kepada pembangunan ekonomi dan menelantarkan civil society itu sendiri, bagian terpentingnya berada pada pengorganisasian anggota civil society melalui diri mereka pribadi. Dalam hal ini dapat diambil contoh adalah peran mahasiswa. Saya melihat sejak beberapa tahun silam, mahasiswa terlihat tidak begitu kondusif lagi dalam membicarakan tentang perannya pada pembangunan negara. Hingga sekarang, jarang sekali terdengar reaksi-reaksi booming yang diambil mahasiswa dalam menghadapi isu-isu dalam pemerintahan. Mereka cenderung tidak peduli dan menganggap hal tersebut adalah hal biasa. Segelintir mahasiswa saja yang masih mau bergerak dan berani ambil tindakan. Sisanya memilih diam, cuek, bahkan pura-pura tidak tahu. Kesadaran para mahasiswa jaman sekarang hanya terpatok pada bagaimana mereka bisa mencapai masa depan untuk diri mereka sendiri, sifat konsumtif yang bercokol pada diri mereka kemudian membutakan dari keadaan negara sekarang. Setidaknya mereka juga melupakan bahwa masa depan mereka juga bergantung pada negara yang mereka tinggali sehingga mau tidak mau harus ada paksaan pada diri mahasiswa dalam partisipasinya menghadapi isu-isu yang ada. Contoh konkritnya adalah penggunaan dana negara dalam perbaikan gedung DPR. Hingga detik ini pembicaraan mahasiswa hanyalah di dalam forum saja. Tidak ada gebrakan dan tindakan yang diambil untuk mengkritik lagi. Secara garis besar dapat digambarkan jika peran mahasiswa masih dalam keadaan mati suri. Kekuatan yang mereka bangun tidak seperti saat pelengseran Soeharto dulu. Jika keadaan ini terus berlanjut hingga sebuah masalah kembali muncul, maka akan bisa dipastikan negara menjadi kolaps tanpa pembelaan lagi.
Bagaimana bisa civil society membunuh negaranya sendiri? Pada akhirnya dapat disimpulkan bagaimana tragedi ini lama-lama dapat terjadi. Yang pertama adalah sikap civil society  yang individual. Di jaman sekarang bahkan seorang anggota masyarakat melupakan lingkungannya. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bagaimana bisa anggota civil society peduli terhadap negaranya jika mereka sendiri melupakan lingkungan hidupnya? Semakin banyak orang yang seperti itu, maka semakin cepat civil society lumpuh dan lama-kelamaan menjadi mati. Lalu negara tidak dapat hidup dengan keadaan civil society yang seperti itu. Kematian yang sebenarnya akan terlihat saat krisis melanda seperti Amerika. Keadaan civil society Amerika dapat dijadikan contoh , sedangkan di Indonesia bagaimana jadinya jika dihadapkan dengan krisis yang sama. Amerika yang civil society-nya begitu terkenal kuat ketika dilanda krisis hampir tidak bisa bertahan dikarenakan warga negaranya membuat konflik dimana-mana.  Lalu Indonesia dengan covil society lumpuh maka akan membunuh dirinya sendiri
Kedua, kesalahan pemerintah dalam mengabaikan civil society. Tuntutan yang diminta pemerintah tidak sepandan dengan apa yang pemerintah berikan terhadap mereka. Supremasi hukum yang kebal kritikan juga membuat pemerintah seolah-olah tidak membutuhkan masukan dari civil society. Semuanya dibiasakan untuk menerima, tapi tidak memberi. Akibatnya, tidak ada hubungan timbal balik dan keterkaitan antara pemerintah dan civil society. Secara tidak langsung maka pemerintah mematikan efek ruang publik pada pemerintahannya sehingga unsur civil society dianggap tidak ada lagi.
Ketiga, antisipasi pemerintah yang cenderung minim terhadap kepemilikan  civil society. Masukan ideologi secara perlahan dari luar  bahkan tidak bisa dicegah pemerintah. Sejak pemerintahan Soekarno berganti, kebudayaan negara menghilang satu demi satu. Pulau-pulau yang ada kemudian juga menjadi sebuah barang yang diperjual belikan. Padahal itu semua adalah milik civil society yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah. Pola pemikiran barat yang kemudian merajalela membuat bangsa Indonesia menjadi konsumtif dan melupakan kewajiban sebagai bagian dari pembangunan. Semua itu padahal jika pemerintah telah melakukan antisipasi sejak awal dan memiliki tanggungjawab maka sumber daya negara akan tetap utuh hingga sekarang. Dengan menghilangnya bagian-bagian negara tersebut membuat stigma pada civil society bahwa pemerintah melakukan itu semua hanya untuk kepentingan otoriter dan sangat merugikan mereka sebagai objek pemerintahan. Hasilnya, kembali konflik akan bermunculan seperti pada kasus Chevron yang mengorbankan banyak jiwa serta pembodohan bangsa.
Oleh karena itu, wacana civil society yang banyak beredar sekarang jika ditelaah lebih lanjut maka akan terlihat bagaimana ada bagian-bagian tersembunyi yang nyaris tidak disadari oleh pembacanya. Pengagungan pembangunan civil society di Indonesia memang benar adanya telah mulai dilakukan, tetapi betapa menyesalnya jika pembangunan tersebut berhenti pada saat civil society mempunyai kekuatan penuh tetapi berstigma buruk pada pemerintah sehingga pembangunan civil society malah akan menghancurkan negara. Tidak menutup kemungkinan jika perombakan negara akan mencapai puluhan tahun karena keburukan negara telah mendarah-daging hingga bagian terkecil civil society. Korupsi yang dilakukan kalangan bawah saja sulit untuk dihilangkan karena merupakan sebuah sistem besar. Lalu bagaimana bisa Indonesia tetap utuh sedangkan delegasi yang dimilikinya bertabiat buruk. Semua perubahan itu memang perli dilakukan dari titik terkecil sebuah negara, bukan dari titik terbesarnya.



Maisaroh Ch.
Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan
Universitas Gadjah Mada
11/ 317964/ SP/ 24846
-Read More
• • •