Padat Karya Sebagai Upaya Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan


A.    Latar Belakang
Bertahun-tahun masalah sosial di negara kita tidak kunjung habis. Mulai dari permasalahan tentang perebutan daerah kekuasaan, kemiskinan, korupsi, hingga busung lapar. Masalah-masalah tersebut menjadi beban negara yang tidak hanya berpihak kepada korban permasalahan tersebut, tetapi mempunyai dampak universal sehingga mau tak mau permasalahan tersebut harus dihilangkan. Diantara semua masalah sosial yang ada, masalah terbesar negara yang sudah turun temurun tidak bisa dihilangkan adalah kemiskinan. Menurut anggota Komisi II DPR, Rahadi Zakaria (2010), Tugas pemerintah sekarang adalah menekan kemiskinan dengan program-program pro rakyat. Tetapi hal tersebut belum dapat direalisasikan secara optimal dikarenakan keterbatasan pemerintah dalam mengontrol masyarakat dan sumber daya.
Banyak sekali faktor penyebab kemiskinan membuat masalah tersebut harus ditangani secara terus menerus. Keadaan yang dinilai miskin dari suatu daerah dengan daerah lain meskipun berbeda tetapi pemerintah memili kewajiban yang sama terhadap penanggulangannya. Sedangkan di Indonesia sendiri penyebab yang dominan dari kemiskinan adalah pegangguran. Banyaknya pengangguran di Indonesia telah menjadi salah satu masalah sosial yang sulit dihilangkan serta mempunyai andil besar terhadap pemecahan kasus kemiskinan di negara. Begitu pentingnya menumpas pengangguran sebagai upaya pertama yang diambil dalam mengurangi kemiskinan yang jumlahnya semakin lama semakin naik seiring dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu pemerintah membuat berbagai kebijakan yang langsung maupun tidak langsung menuju pengurangan angka kemiskinan, salah satunya adalah Padat Karya.


B.     Rumusan Masalah
1.             Apakah peran Padat Karya dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinandapat terlaksana secara optimal?
2.             Bagaimana sikap masyarakat terhadap dibuatnya kebijakan Padat Karya sebagai upaya penekanan angka kemiskinan?

A.    Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia
Masalah sosial yang hingga kini masih menjadi momok mengerikan bagi pemerintah pusat adalah kemiskinan. Selain menjadi halangan bagi kesejahteraan rakyat, kemiskinan juga menggantungkan nama baik negara untuk menjadi negara maju. Angka kemiskinan yang masih tinggi membuat Indonesia berada di batas garis bawah negara berkembang, tidak jauh beda dari negara miskin. Tidak hanya itu, pandangan internasional juga dipengaruhi bagaimana sebuah negara dapat membebaskan diri dari kemiskinan sehingga masalah tersebut secara langsung juga dapat berpengaruh terhadap kerjasama antar negara. Oleh karena itulah kemiskinan harus segera dientaskan dari kehidupan masyarakat Indonesia untuk menjadi negara yang berkedudukan dimata negara lain.
Kemiskinan diakibatkan dari berbagai faktor yang kuat seperti pengangguran, harga rendah dari pekerjaan yang dilakukan, serta budaya miskin itu sendiri. Di sini faktor yang mendominasi adalah pengangguran. Pengangguran di Indonesia masih berada di taraf lebih dari 7%. Pengangguran tersebut diakibatkan oleh tingginya angkatan kerja tetapi tidak diimbangi oleh lapangan pekerjaan. Selain itu juga tuntutan akan tenaga-tenaga kerja terdidik membuat masyarakat yang berpendidikan rendah sulit mencari pekerjaan. Akibatnya masyarakat menjadi bekerja dengan gaji yang rendah, bahkan mereka sama sekali tidak bekerja. Hal itulah yang berdampak pada angka kemiskinan di negara. Pengangguran yang tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan akan diri mereka dan keluarga mereka sehingga menjadi tidak sejahtera.
Banyaknya kerugian yang diderita negara sebagai efek samping kemiskinan. Pendidikan menjadi modal yang tertinggal diakibatkan oleh kemiskinan yang merajalela menjadi kerugian terbesar yang dihadapi negara. Banyaknya masyarakat yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi biasanya terbatas pada biaya yang dimilikinya sehingga mereka lebih memilih untuk bekerja. Hal inilah yang membuat angka pengangguran meningkat ketika masyarakat tersebut juga tidak bisa diserap oleh lapangan pekerjaan. Ketika orang-orang tersebut mempunyai keluarga, maka hal yang sama akan terjadi kembali ketika mereka terantuk pada batasan pendidikan anak-anak mereka. Selain itu dampak yang akan terjadi adalah lemahnya daya beli masyarakat yang akan membatasiruang gerak produksi dalam negeri. Sehingga jika digambarkan dengan rantai, permasalahan tersebut saling terkait dan lama-kelamaan jika tidak ditangani akan menjadi rantai yang berkarat.

B.     Padat Karya sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan
Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan Padat Karya (Cash for Work). Padat Karya adalah pengolahan sumber daya manusia untuk bekerja di lapangan pekerjaan yang dibuat oleh pemerintah, hususnya pemerintah daerah. Sedangkan di bidang industri juga digunakan istilah yang sama untuk menyerap tenaga kerja dengan cara ini yaitu industri Padat Karya dan industri Padat Modal. Untuk industri Padat Modal lebih membesarkan biaya operasionalnya daripada industri Padat Karya yang lebih memperbanyak tenaga kerja. Di Indonesia sendiri pemerintah lebih menekankan kepada perusahaan untuk menggunakan tipe industri Padat Karya daripada Padat Modal agar sumber daya alam dapat terserap. Di lain pihak, perusahaan juga tidak mau menggaji terlalu banyak tenaga kerja karena hal itu bisa merugikan dan membuat bangkrut sehingga mereka lebih memilih menggunakan Padat Modal. Hal itu sebenarnya tidak merugikan orang-orang yang memiliki keahlian di suatu bidang dalam industri tersebut, tetapi hal itu sangat merugikan orang-orang dengan kapasitas kemampuan seadanya yang dalam tanda kutip merupakan sumber daya terbanyak yang diusahakan pemerintah untuk diterima perusahaan-perusahaan tersebut.
Tujuan utama pembuatan kebijakan ini adalah memberdayakan masyarakat yang menganggur sehingga mereka dapat menghidupi keluarganya. Kebijakan Padat Karya sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak bisa bekerja di pedesaan maupun perkotaan dikarenakan ketidakmampuannya untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka mempunyai kemungkinan menganggur. Hal lain yang menyebabkan pengangguran karena sifat kebanyakan orang di Indonesia cenderung malas. Keadaan tersebut tidak diinginkan sehingga pemerintah menerapkan kebijakan ini meskipun sampai sekarang hanya diberlakukan oleh daerah-daerah tertentu dan dinilai belum dioptimalkan penerapannya oleh pemerintah itu sendiri.
Menurut Teguh Dartanto (2011), Padat Karya atau Cash for work diarahkan untuk pekerjaan publik, seperti pembangunan infrastruktur pedesaan, pembangunan sanitasi lingkungan, kegiatan penghijauan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Penanggung jawab utama program ini adalah pemerintah daerah karena merekalah yang mengetahui kondisi dan kebutuhan di daerah masing-masing. Padat Karya mendapatkan bantuan finansial dari pemerintah pusat yang kemudian disalurkan ke pemerintah daerah yang membutuhkan. Pemerintah pusat hanya memberikan kebijakan-kebijakan dan peraturan umum sehingga untuk pengadaan Padat Karya itu sendiri diserahkan semuanya ke pemerintah daerah sesuai UU no. 13 tahun 2003 Bab II pasal 3 yaitu: Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan  atas asas keterpaduan dengan malalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah (UU Ketenagakerjaan 2003). Di dalam UU tersebut disebutkan dimana negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya dan membekali rakyatnya dengan kemampuan dalam bekerja. Di sana juga menjelaskan pasal-pasal yang berkaitan dengan pemberian upah serta berbagai hal yang menyangkut ketenagakerjaan dalam industri serta perusahaan. Pemerintah oleh karena itu mengadakan Padat Karya sebagai salah satu bagian penyejahteraan rakyat dan pemberdayaan sumber daya yang belum optimal, dimana masyarakat yang mengikutinya akan diberikan pelatihan dan kemampuan dasar untuk bekerja.

C.    Peran Padat Karya Dalam Mengurangi Pengangguran
Dalam perannya mengurangi pengangguran, Padat Karya bukanlah sebuah kegiatan yang permanen yang dibuat pemerintah untuk waktu selamanya. Tetapi Padat Karya sendiri menciptakan rasa kemandirian sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada orang lain ketika mereka tidak mempunyai penghasilan untuk hidup. Padat Karya yang berhasil adalah ketika ketrampilan yang disampaikan pihak pemateri dapat diterapkan dikehidupan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah tersebut. Pada dasarnya pemerintah hanyalah memberikan pendidikan dasar untuk membuat sebuah lapangan pekerjaan sendiri, tetapi hal tersebut disosialisasikan menjadi pembelajaran bersama dan mereka diberi upah untuk belajar dan bekerja. Padat Karya cukup optimal dalam mengurusi masalah pengangguran di suatu daerah yang banyak dikarenakan minimnya lapangan kerja dari luar sebagai penampung para pengangguran.
Menurut Menteri Perindustrian,MS Hidayat (2011), industri Padat Karya merupakan salah satu bentuk antisipasi mengatasi ledakan angka pengangguran akibat moratorium TKI ke Arab Saudi. Pengadaan kebijakan Padat Karya sendiri dinilai cukup baik untuk menyalurkan tenaga kerja pengangguran. Banyaknya pengangguran yang turun ke beberapa pekerjaan yang tidak jelas seperti mengamen dan mengemis membuat mereka yang lainnya memilih bekerja ke luar negeri, ke beberapa negara seperti Arab dan Malaysia, dimana menjadi TKI adalah salah satu pilihan orang-orang yang sudah terpaksa tidak mendapatkan pekerjaan di negara sendiri secara layak. Parahnya, kepulangan mereka sering disertai kasus penyiksaan oleh majikan mereka karena mereka bekerja dengan tidak benar dan tanpa keahlian sebagai pembantu rumah tangga. Jadi Padat Karya dapat juga mengurangi kasus tersebut karena dalam program Padat Karya pemerintah selain membuat sebuah lapangan pekerjaan, pemerintah juga memberikan pelatihan ketrampilan. Diharapkan selain itu, anggaran dari pemerintah untuk program Padat Karya dapat meningkatkan penghasilan dalam negara. Mereka dapat terserap di berbagai sektor untuk pembangunan daerah. Terlebih banyak ketrampilan yang dapat dilakukan menambah kemandirian masyarakat. Pekerja diharapkan lebih bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri dan bekerja di negara tanpa harus ke luar negeri untuk mencari penghasilan.
Di sisi lain, pembangunan negara sendiri belum banyak kemajuannya. Di Indonesia sendiri tenaga kerja yang membludak disebabkan tidak adanya lapangan pekerjaan, berbeda dengan negara-negara lain seperti Afrika dan Amerika yang kekurangan tenaga kerja. Padat Karya  dulu lebih digencarkan pemerintah agar  sumber daya masyarakat yang menganggur dapat berkurang dan dapat menyalurkan kontribusi mereka dalam membangun negara di berbagai sektor, tetapi belakangan ini hilang. Sedangkan pada kenyataannya negara dapat memanfaatkan kelebihan tenaga kerja menjadi hal yang menguntungkan.
Pada realitasnya banyak kelompok dan individu-individu yang menyalah gunakan program Padat Karya. Pemerintah yang kurang dalam pengawasannya membuat banyak muncul kasus-kasus serong dalam upaya Padat Karya ini. Contohnya adalah ketika pekerja melakukan tradisi titip absen. Hal ini sering dilupakan oleh pihak yang mengadakan program tersebut karena banyak celah yang dihadapi untuk melakukan hal tercela tersebut. Individu-individu tidak menyadari rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan sehingga mereka pada dasaranya hanya menginginkan hasil yang instan saja. Banyak sekali kasus tersebut terjadi pada  program Padat Karya. Selain itu juga karena tidak adanya hukuman terhadap beberapa kasus penyelewengan yang dilakukan dalam skala kecil.

D.    Sikap Masyarakat Terhadap Kebijakan Padat Karya
Program Padat Karya belum disadari manfaatnya oleh masyarakat dikarenakan banyak program dari Padat Karya hanya dijalankan setengahnya saja. Selain tidak populernya program ini, juga dikarenakan pemerintah belakangan ini tidak mengsosialisasikan program Padat Karya ke masyarakat lagi. Selain itu anggapan masyarakat yang masih mengecilkan program dari pemerintah membuat program ini tidak berjalan secara mulus. Masyarakat hanya tahu dan dengar tentang Padat Karya pada dasaranya saja. Pandangan-pandangan yang buruk masih menempel pada setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang dianggap hanya mengambil keuntungan dari setiap program yang dibuatnya. Hal tersebut juga tidak dapat seluruhnya disalahkan oleh pemerintah maupun masyarakat karena memang kurang adanya komunikasi antar pemerintah-masyarakat secara baik. Selain itu masyarakat memandang sebelah mata program ini karena menurut mereka program ini tidak permanen dan akan sulit dilakukan oleh mereka. Keadaan sulit itu dianggap mereka jawaban yang tepat ketika Padat karya ditawarkan sebagai solusi pengentasan diri dari kemiskinan. Hal itulah yang harus diperbaiki dalam membuat program Padat Karya ini. Banyak hal yang harus disadarkan kepada masyakarat akan pentingnya program Padat Karya ini sebagai sebuah kebijakan yang dapat mengentaskan masyarakat dari banyaknya pengangguran. Penyadaran tentang tanggung jawab juga harus dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi dampak buruk ketika mereka telah bisa mendapatkan pekerjaan secara layak. Jangan sampai di program Padat Karya ini berhasil, tetapi dalam penerapannya ada masalah yang muncul akibat kurang rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan.
Pentingnya melihat tentang kebijakan Padat Karya dikarenakan jaman yang sudah semakin maju dan angka perkembangan harus dinaikkan. Semakin banyak kasus pengangguran dikarenakan minimnya pendidikan dan kemampuan dalam ketrampilan juga sebuah masalah baru. Di sisi lain seiring dengan kemajuan zaman, semakin banyak orang yang mempunyai kepintaran tanpa keahlian sehingga menambahi daftar penduduk yang kurang pemberdayaan. Sebuah jalan yang baik ditempuh untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada emudian dibuat sedemikian rupa seperti padat karya. Program ini dibuat bukan hanya untuk mengatsi pengangguran saja, tetapi juga bisa memupuk rasa kemandirian dan tanggung jawab pada hidup mereka sendiri. Diharap dengan adanya kebijakan ini kita dapat memposisikan diri kita sendiri untuk membantu negara dalam mengatasi permasalahan sosial baik dibidang pengangguran, kemiskinan maupun yang lainnya.

E.     Harapan Kedepan Padat Karya
Selain pengentasan terhadap kemiskinan, Padat Karya juga diharapkan bisa mengubah pola pikir masyarakat yang masih senang bergantung pada orang lain. Kemandirian yang dipupuk dalam membuat sebuah usaha adalah tujuan dibuatnya kebijakan ini. Sebagai contoh untuk ini adalah Amerika Serikat yang lebih banyak mendorong warganya untuk membuat lapangan usaha daripada menggunakan lapangan pekerjaan. Semua itu dilakukan sehingga ketika ada tenaga kerja yang belum terserap dapat dibantu oleh usaha lokal. Keadaan tersebut pernah terjadi ketika ada PHK besar-besaran di negara tersebut, bisa dibuktikan tidak lama kemudian perekonomian Amerika menjadi baik kembali. Itulah yang diharapkan bisa terjadi juga di Indonesia mengingat penduduk Indonesia yang banyak dan rawan globalisasi. Pembekalan terhadap masyarakat secara cepat maupun lambat akan terasa manfaatnya ketika mereka telah dihadapkan dengan pilihan pekerjaan.
Padat Karya yang dirintis pemerintah juga diharapkan akan berjalan terus dan tidak terkendala masalah dari masyarakat sendiri. Penyadaran yang dilakukan akan pentingnya Padat Karya tentu saja nantinya akan membuat masyarakat dapat percaya kepada kebijakan pemerintah yang lain. Perbaikan yang dilakukan ini secara tidak langsung juga akan berpengaruh pada kemajuan pendidikan yang selama ini masih dirasa terhambat oleh masalah ekonomi negara. Kemajuan yang akan membangun semuanya ketika pendidikan sudah bisa diakses segala penjuru nusantara. Hal lain yang akan diselesaikan dengan padat karya adalah kualitas kerja tenaga-tenaga kerja Indonesia yang telah terlatih oleh program-program Padat Karya yang ada. Itulah tujuan utama yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan ini. Selain  Paday Karya, pemerintah juga melakukan kebijakan lain yang sekiranya dapat bersama-sama mewujudkan negara yang makmur dan sejahtera.

Kesimpulan
            Kemiskinan yang merajalela di Indonesia sebenarnya dapat diatasi dengan baik ketika ada kerjasama dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat di dalamnya. Kekuatan Indonesia sebagai negara yang mempunyai kepribadian dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam menyatukan pihak-pihak tersebut sehingga tidak bisa dipungkiri lagi jika sebenarnya Indonesia dapat menjadi negara maju dan sejahtera. Hal tersebut tentu saja diiringi dengan pembangunan sektor-sektor lain seperti sosial dan politik. Pembangunan yang seimbang harus dipertahankan agar keseimbangan negara dapat terwujud secara total.
Kemiskinan yang dibahas di sini adalah akibat dari meledaknya pengangguran di negara. Hal tersebut bukanlah hal yang kecil ketika lapangan pekerjaan yang terbatas dituntut untuk menerima sekian banyak tenaga kerja. Oleh karena itulah pemerintah membuat berbagai upaya dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Salah satu upaya yang dapat dilanjutkan dan dioptimalkan adalah Padat Karya yang bisa menyerap tenaga kerja agar bisa lebih produktif dan mandiri. Upaya pemerintah dalam menangani pengangguran tersebut tentu saja  harus didukung oleh masyarakat luas agar dapat berjalan optimal. Kesadaran juga harus dipupuk agar kesinambungan dari kesejahteraan rakyat dapat terwujud karena tanpa adanya kesadaran dari tiap individu maka sulit sekali merubah tatanan yang telah tersusun di masyarakat. Kemiskinan sendiri menjadi tidak terkendali ketika tanggungjawab akan masa depan tidak dimiliki oleh warga negara yang ada. Gambaran tentang masa depan yang muncul akan terus mendorong masyarakat untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Pengetahuan akan kebijakan Padat Karya ini sekiranya harus lebih dilakukan kepada masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam membuat sebuah produksi. Hasil yang diharapkan dari padat karya diharap juga bisa memberikan sebuah lapangan pekerjaan baru yang dikembangkan secara mandiri dan tersusun. Masyarakat dituntut untuk tidak hanya berpikir jika mencari pekerjaan hanya bergantung pada perusahaan maupun lapangan pekerjaan milik pemerintah saja, melainkan harus berpikir untuk membuat lapangan usaha sendiri. Seperti yang dikatakan Wakil Presiden Yusuf Kalla bahwa sarjana-sarjana yang lulus tidak diperkenankan hanya mencari pekerjaan, melainkan juga harus membuat sebuah lapangan pekerjaan demi memajukan diri mereka dan masa depan negara. Hal ituah yang harus didasarkan kepada setiap warga negara untuk terus berjuang menjadi sosok yang mandiri, tidak hanya bergantung pada orang lain saja.

Untuk itu, sekiranya pemerintah telah berbuat banyak untuk negaranya dan dunia, maka baiknya warga negara berbuat baik pula terhadap pemerintah dan upayanya agar ada hubungan timbal balik yang menguntungkan semua pihak. Tidak lupa sektor swasta yang menanamkan modal di Indonesia lebih baik meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan tentu saja memberikan upah yang sesuai dengan pekerjaan para pekerja. Kerjasama antar ketiga sektor tersebut merupakan pintu gerbang Indonesia menjadi negara maju.
• • •

0 comment:

Posting Komentar

Kindly write your comment