Perjalanan UU BPJS

Indonesia masih belum bisa mencapai kesejahteraan seutuhnya. Oleh karena itu dilatar belakangi permasalahan sosial yang tidak kunjung selesai-selesai, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membuat sebuah undang-undang (UU) yang mengatur tentang kesejahteraan sosial. Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) rencananya akan dibentuk untuk melindungi rakyat miskin dan kurang mampu dengan landasan induk UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada mulanya rancangan yang dibuat membongkar susunan badan penyelenggara yang ada dan menimbulkan pro-kontra di kalangan DPR. Permasalahan yang timbul dan sangat menganggu malahan berasal dari empat BUMN yang akan dirombak dalam rancangan UU BPJS. Menejemen yang dimaksud adalah PT Jamsostek, PT Askes, PT Taspen, dan PT Asabri yang akan dilebur ke BPJS. Dengan berjalannya waktu, perdebatan ini semakin banyak mengangkat macam-macam pendapat mulai dari resiko yang diambil hingga permasalahan yang akan muncul setelah diberlakukannya UU tersebut. Ditambah dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang tidak kunjung diberlakukan sehingga membuat Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) mengirimkan surat ke Presiden. Dalam acuannya, SJSN menjelaskan bahwa RUU BPJS setidaknya harus telah disahkan paling lambat tanggal 19 Oktober 2009 yang pada faktanya harus mengalami kemunduran.

Dalam pasal 3 UU SJSN No.40 Tahun 2004 disebutkan BPJS harus dibentuk berdasarkan UU dan badan penyelenggara jaminan yang ada juga dise but dengan BPJS. Badan penyelenggara yang dimaksud adalah Perusahaan Perseroan (Persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Pasukan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES). Keempat komponen tersebut sulit digabungkan ketika terjadi perdebatan rancangan UU.

Menurut berbagai pihak, yang pertama-tama harus diperbaiki adalah UU SJSN yang menjadi pemenuhan kewajiban negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Mengapa UU SJSN dianggap bermasalh karena pengaplikasiannya yang dirasa kurang maksimal oleh pengurusnya. Sehingga anggapan yang beredar adalah RUU sulit disahkan karena induk dari RUU tersebut, yaitu UU SJSN, telah cacat. Memang hal itu tidak bisa seutuhnya dipungkiri mengingat sampai saat itu UU SJSN juga belum dijalankan secara optimal. Ada juga yang mengatakan jika peleburan empat menejemen menjadi satu BPJS akan mengkhawatirkan dana tunjangan hati tua sekitar 100 triliun rupiah.

Rapat yang dilakukan untuk membuat UU BPJS mencapai lebih dari 50 kali rapat. Seolah menjadi pergolakan yang sengit antara DPR dan pemerintahan membuat masyarakat banyak berpikir dan menebak-nebak apakah UU ini jadi untuk disahkan. Empat komponen BUMN yang berkepentingan sendiri-sendiri juga menambah keadaan menjadi panas karena mereka enggan untuk dirombak. Tidak lupa tambahan isu politik yan ada dalam RUU membuat beberapa pihak tidak setuju untuk mengesahkannya. Harusnya RUU BPJS ini telah disetujui untuk mejadi UU pada 2 tahun yang lalu yang akhirnya pada tanggal 28 Oktober 2011 disetujui oleh pemerintah dan DPR.

Pihak yang terlalu banyak mengulur waktu dalam pengesahan UU ini adalah DPR. Hal tersebut dikarenakan tidak terlihatnya keseriusan anggota DPR dalam mensejahterakan rakyat, mereka cenderung masih mementingkan urusan pribadinya. Padahal pada pemilu ketika itu anggota DPR telah berjanji untuk melayani masyarakat sebagaimana mestinya. Sedangkan dari masyarakat sendiri banyak yang meminta percepatan dalam pengesahan UU ini. Pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat ditunggu-tunggu akhir keputusannya yang saat itu perdebatan di pemerintahan tidak kunjung selesai. Harapannya jika benar-benar disahkan, masyarakat tidak lagi merasa khawatir akan masalah sosial yang mereka hadapi meskipun pemerintah tidak membantu secara keseluruhan, tetapi bantuan yang akan mereka dapatkan tentunya hampir mencakup semuanya.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Abdul Latif Algaff mengkritik ketika ada salah satu DPR yang menjelaskan bahwa penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional tidak terikat dengan fiskal dan jika diterapkan dalam waktu 10 tahun akan mengakumulasi dana ribuan triliun rupiah. Dalam penjelasan DPR tersebut masih terkandung aspek-aspek politik. Hal yang dikatakan itu juga menjadi tidak pantas karena pada hakikatnya DPR harus membantu penegakan hukum dan pelayanan masyarakat, bukannya membuat kebijakan tersebut terdengar mengerikan. Menurutnya jika DPR masih mencampurkan sistem politik pada perdebatan maka akan memperburuk sitemnya.

Dalam UU BPJS ini ada beberapa kontradiksi yang terbuat. Yang pertama adalah guna mendapatkan jaminan dari pemerintah, maka masyarakat harus mendaftar dan mambayar iuran. Hal ini kebalikannya dengan kewajiban negara yang harusnya menjamin dan melayani rakyatnya. Dengan adanya UU ini tidak membela kaum fakir miskin dan dapat memberatkan para buruh pengusaha. Kedua, ditakutkan investor enggan untuk menanamkan modal di negara karena harus membayar upah buruh dan lebih baik untuk mengimpor produksinya daripada menambah beban. Ketiga, para pengusaha tidak setuju jika uang yang ada di Jamsostek digunakan untuk menutupi penyelenggaraan BPJS I pada tahun 2014. Pelaksanaannya juga diragukan karena pembentukan single identity number belum selesai dan belum tertib dan apabila Jamsostek belum dijalankan dengan benar, ditakutkan BPJS belum dapat dijalankan secara baik dan benar pula.

Sebagai hasil dari pengesahan UU BPJS berisi target-target utama yang nantinya harus dipenuhi. BPJS I akan mengatur tentang jaminan kesehatan. PT Askes direncanakan akan dijadikan badan hukum yang baru dan bertujuan sosial. Sedangkan BPJS II mengatur tentang kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan tunjangan hari tua yang pelaksanaannya kan mengkombinasikan dari Jamsostek, Taspen, dan ASABRI.

Referensi:
Diunduh dari http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/cacat-dan-debat-ruu-bpjs/ pada 5 Desember 2011 pukul 20.00
• • •

0 comment:

Posting Komentar

Kindly write your comment