Model Negara Kesejahteraan


Kesejahteraan Sosial
  Dalam strategi pembangunan yang bertumpu pada mekanisme pasar, orang miskin dan PMKS adalah kelompok yang sering tidak tersentuh. Kelompok rentan ini, karena hambatan fisiknya (cacat), kulturalnya (suku terasing) maupun strukturalnya (penganggur), tidak mampu merespon secepat perubahan sosial di sekitarnya, yang kemudian dengan terpaksa harus terpinggirkan dalam proses pembangunan yang tidak adil.
  Ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini merupakan salah satu hal yang menjadi dasar tindakan negara-negara maju untuk berusaha mengurangi kesenjangan yang ada dengan menerapkan konsep welfare state (negara kesejahteraan).

Tiga kunci utama dalam memahami Negara Kesejahteraan
  Intervensi yang dilakukan oleh negara
  Menjamin kesejahteraan warganya
  Kesejahteraan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
  Kesejahteraan adalah hak dari setiap warga negara.

Dalam konsep negara kesejahteraan, pemecahan masalah kesejahteraan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan terlantarnya masyarakat tidak dilakukan melalui proyek-proyek sosial yang berjangka pendek. Melainkan diatasi secara terpusat oleh program-program jaminan sosial, seperti pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, serta berbagai tunjangan pendidikan, kesehatan, hari tua, dan pengangguran

Model Negara Kesejahteraan
  Pertama, model universal yang dianut oleh negara-negara Skandinavia, seperti Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Dalam model ini, pemerintah menyediakan jaminan sosial kepada semua warga negara secara melembaga dan merata. Anggaran negara untuk program sosial mencapai lebih dari 60% dari total belanja negara
  Kedua, model institusional yang dianut oleh Jerman dan Austria. Seperti model pertama, jaminan sosial dilaksanakan secara melembaga dan luas. Akan tetapi kontribusi terhadap berbagai jaminan sosial berasal dari tiga pihak, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja.
  Ketiga, model residual yang dianut oleh AS, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Jaminan sosial dari pemerintah lebih diutamakan kepada kelompok lemah, seperti orang miskin, cacat dan penganggur. Pemerintah menyerahkan sebagian perannya kepada organisasi sosial dan LSM melalui pemberian subsidi bagi pelayanan sosial dan rehabilitasi sosial “swasta”.


  Keempat, model minimal yang dianut oleh negara-negara seperti Perancis, Spanyol, Yunani, Portugis, Itali, Chile, Brazil dan negara-negara Asia seperti Korea Selatan, Filipina, Srilanka. Anggaran negara untuk program sosial sangat kecil, di bawah 10 persen dari total pengeluaran negara. Jaminan sosial dari pemerintah diberikan secara temporer dan minimal yang umumnya hanya diberikan kepada pegawai negeri dan swasta. 
• • •

0 comment:

Posting Komentar

Kindly write your comment