Perpustakaan, Pilar Kebudayaan yang Terabaikan

Pernahkah anda berpikir tentang pentingnya makna sebuah ruangan yang dipenuhi buku dan arsip-arsip serta dokumentasi sejarah dalam pengembangan sebuah daerah? Tentu saja jawabannya adalah sangat penting. Terlebih jika dihadapkan pada urusan akademik, administrasi dan birokrasi maka ruangan tersebut bisa sangat ditunggu jam bukanya dan dihalang-halangi ketika akan tutup. Itulah perspektif masyarakat tentang perpustakaan yang cenderung diingat hanya saat dibutuhkan. Perpustakaan kini sudah beralih fungsi dari tempat menuntut ilmu menjadi tempat melengkapi tuntutan tugas, menjadi jarang dikunjungi bahkan terabaikan. Terkadang hal tersebut menyalahkan keadaan dimana perpustakaan ditampilkan tidak menarik dan membosankan, namun disisi lain justru ditoleransi karena adanya perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi tanpa harus ke perpustakaan.

Jika berbicara tentang perubahan jaman dan pergeseran pola perilaku masyarakat di dalamnya, kita akan berbicara tentang perubahan sosial. Kemajuan jaman menjadi faktor utama perubahan sosial, dimana struktur masyarakat hingga kebudayaannya menjadi terpengaruh dan semakin lama meninggalkan sejarahnya. Pergeseran ini secara langsung membuat fungsi masyarakat juga berubah begitu pula dengan dampaknya yang secara tidak langsung menggantungkan eksistensi perpustakaan di kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan yang diterapkan pada anak-anak jaman sekarang yang mana sudah terdidik untuk malas membaca buku. Dibandingkan dengan jaman dulu dimana orangtua mereka mendorong anak-anaknya untuk ke perpustakaan dan membaca buku, sekarang fungsi orangtua bukan lagi sebagai pendorong mereka namun sebagai penyedia fasilitas semata. Tidak ada lagi semangat untuk membaca buku, yang ada adalah semangat untuk mencari cara tercepat dalam mencari informasi yaitu dengan akses internet. Dampaknya, perpustakaan menjadi tempat yang terakhir kali didatangi saat orang kepepet mencari informasi yang detail. Sehingga dapat dikatakan efek kemajuan teknologi ini terasa langsung pada fungsi dan keberadaan perpustakaan yang lama-kelamaan akan menjadi sebuah museum tempat keberadaan buku-buku dalam rak yang berdebu dan hanya dipandang dari jauh. Dan di masa mendatang orang-orang akan mengatakan itulah perpustakaan, yang pernah berjaya sebelum internet menguasai segalanya.

Budaya atau kebudayaan merupakan suatu unsur masyarakat di setiap daerah yang meliputi tata cara mereka dalam menjalani hidup, kesenian yang mereka miliki, hingga masuk pada aspek anake kuliner di daerah tersebut. Melihat secara global, Indonesia memiliki kebudayaan yang luar biasa dibandingkan negara-negara lainnya. Hal ini yang menyebabkan Indonesia sering dikunjungi untuk perihal studi budayanya. Salah satu pulau yang kaya dengan budaya adalah Pulau Jawa. Pulau ini melintang dengan pantai panjangnya, menyajikan kekayaan yang dipuji oleh kalangan internasional. Kekayaan Pulau Jawa ini dianggap berpusat di sebuah provindi yang terletak di selatan pulau, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menyandang gelar ‘istimewa’ maka memang benar daerahnya memiliki potensi yang memikat dibidang kebudayaan. Selain itu didukung oleh masyarakatnya yang juga berhati nyaman, Yogyakarta menjadi tempat kunjungan yang tak bisa dilewatkan ketika singgah ke Pulau Jawa. Keadaan yang seperti ini memang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik dalam mengembangkan kapasitas mereka. Namun yang terjadi belakangan ini justru perubahan kebudayaan yang salah, meninggalkan ciri khas dan moral yaing baik. Tak bisa dipungkiri lagi perubahan tersebut terjadi karena asimilasi kebudayaan asing yang datang ditambah dengan rasa tidak percaya diri terhadap kebudayaan sendiri yang tumbuh di diri kaum muda sehingga yang ditakutkan lama kelamaan kebudayaan Jawa akan menghilang dan masyarakat tak mampu mengidentifikasi identitas mereka.

Keberadaan dua hal yang berbeda namun saling berkaitan adalah perpustakaan dan kebudayaan. Keduanya merupakan bagian sejarah yang turut serta dalam perubahan masyarakat. Keduanya juga kini berada dalam ombang-ambing kemajuan jaman dan perubahan masyarakat yang tidak tau akan dibawa kemana. Sehingga dengan adanya keterikatan tersebut keduanya harus mampu saling mendukung demi eksistensinya. Serta ada sebuah makna dimana tanggung jawab sosial yang tergantung diantara kebudayaan dan perpustakaan adalah membawa masa depan masyarakat ke arah yang lebih baik tanpa menghilangkan apa yang disebut dengan kearifan lokal mereka.

Perpustakaan Sebagai Pilar Kebudayaan

Jika dituntut tentang apa itu perpustakaan dan hubungannya dengan kebudayaan maka jawabannya adalah perpustakaan sebagai pilar kebudayaan. Dikatakan sebagai pilar karena memang kebudayaan dapat terus bertahan salah satunya dengan adanya perpustakaan. Sama dengan Indonesia yang memiliki pilar-pilar untuk menyangganya agar tetap utuh dan tegak berdiri, maka kebudayaan membutuhkan perpustakaan sebagai sarana informasi dan penyedia kronologis sejarah kebudayaan. Sebagai sebuah pilar tentu saja perpustakaan juga harus dijaga keberadaannya dan dibuat sedemikian rupa agar terus dapat menyokong kebudayaan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah adalah keberadaan perpustakaan yang kini hampir dilupakan masyarakat. Perpustakaan menjadi tempat membosankan dengan buku-buku bertumpuk yang kadang tidak tertata secara sistematis membuat pengunjung sulit mencari buku yang dibutuhkannya. Sehingga keadaan yang seperti ini harus dibenahi. Munculnya berbagai halangan yang menyebabkan tersingkirnya keberadaan perpustakaan memang harus dianggap sebagai tantangan sehingga nantinya akan dapat diselesaikan secara profesional.

Sebagai pilar yang berdiri tegak dibawah naungan kebudayaan, perpustakaan memiliki nilai tak terhingga dalam menyediakan pedoman pengembangan masyarakat. Dari sanalah akan muncul pendangan-pandangan baru akan keberadaan budaya yang semakin lama menghilang sehingga harus tetap dipertahankan. Selain itu yang terpenting adalah kekayaan sejarah yang diberikan oleh perpustakaan tidak bisa digantikan oleh hal-hal lain. Kertas-kertas usang kekuningan adalah bagian dari perpustakaan daerah yang tidak bisa diabaikan isinya. Foto-foto yang luntur juga merupakan bagian dari sejarah yang barangkali akan berubah maknanya secara mendalam jika diperbarui. Selain itu, perpustakaan hingga kini masih dilihat sebagi sosok orangtua yang hidup ratusan tahun lamanya beserta anak-anaknya yaitu masyarakat dan menjadi saksi mata atas semua perbuatan mereka. Sehingga disana adalah budaya, dimana tertulis di dalam kertas maupun yang tergambar di foto dan tersimpan rapi di dalam perpustakaan siap untuk dibaca dan dimaknai. Oleh karena itulah bagaimana kebudayaan dapat terus hidup dari perpustakaan diantara tuntutan untuk bertahan di permukaan masyarakat yang semakin kritis.


Di Yogyakarta sendiri yang memiliki catatan budaya yang luar biasa, setidaknya mampu menorehkan catatan sejarah yang tidak bisa dipandang sekedar sejarah. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan perpustakaan daerahnya yang mengambil posisi sebagai lemari dokumen sejarah Yogyakarta dari jaman dulu hingga jaman modern ini. Terlebih sebagai kota yang menyandang gelar ‘Kota Pelajar’, keberadaan perpustakaan menjadi ikon yang sangat penting untuk mempertanggung jawabkannya. Tidak salah lagi ketika perpustakaan dijadikan pilar budaya di Yogyakarta karena di sanalah esensi budaya itu berasal. Jika dilihat lebih jauh, seseorang yang tertarik dengan kota ini akan mencari asal usulnya, menggali lebih dalam tentang apa saja kekayaan di dalamnya sehingga mereka membutuhkan apa itu perpustakaan. Dan yang menarik adalah, tidak semua perpustakaan memiliki buku yang lengkap tentang daerah lainnya sehingga mereka tentu saja akan mendatangi perpustakaan yang ada di daerah itu sendiri. Oleh karena itulah penyediaan perpustakaan dan pelayanannya harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga banyak menarik orang untuk datang ke sana baik sekedar ingin berkunjung ataupun belajar mendalam tentang Yogyakarta. Bukan hanya itu, di Kota Pelajar ini perpustakaan memang dipandang sebagai sumber utama kekayaan ilmu, tidak seperti toko buku yang sering terbatas isinya, tetapi perpustakaan dianggap yang serba tahu sehingga meskipun dengan perkembangan jaman yang semakin pesat, tempat ini masih tetap ada yang mengunjungi meskipun jumlahnya tidak sebanyak dulu.

Perpustakaan dan Kemajuan Teknologi

Banyak orang yang tidak menyadari meskipun dunia ini telah terisi oleh teknologi yang semakin maju, namun perpustaakan memiliki banyak unsur yang tidak bisa tergantikan oleh akses instan yang disediakan teknologi modern. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak terlepas dari kebutuhan akan pengetahuan baru yang terus berkembang seiring kemajuan jaman yang biasanya tercukupi oleh adanya internet dan berbagai perangkat teknologi. Namun seringkali yang disajikan tak lebih dari informasi yang dangkal bahkan tidak valid. Adanya informasi yang salah dan menyesatkan di dunia internet sulit disaring karena setiap orang bebas mengutarakan opininya yang belum tentu benar. Hal ini tentu saja membahayakan jika tidak ada tindakan lanjut dari kaum akademis maupun pihak intelektual lainnya sehingga mereka cenderung kurang percaya dengan referensi internet daripada perpustakaan kecuali untuk jurnal dan e-book yang beredar di dunia maya. Banyak. ilmu yang dapat diperoleh dari perpustakaan yang tentu saja lebih bisa dijadikan referensi karena akan ada penyaringan yang lebih ketat sehingga pada keadaan ini perpustakaan menjadi tidak bisa digantikan oleh pemberi informasi lainnya.

Perpustakaan memiliki nuansa berbeda yang menawarkan kenyamanan dan ketenangan dibalik keberadaan tumpukan buku dan tempat membaca. Tidak bisa dihindarkan lagi jika keadaan seperti ini sulit di dapatkan di tempat lain. Banyak orang yang tertarik datang ke perpustakaan karena sense yang berbeda ketika masuk ke dalamnya , baik itu tentang aroma buku, pemandangan yang khas dari susunan buku di rak, hingga elemen-elemen lain yang berbeda dari satu perpustakaan dengan perpustakaan lainnya. Disinilah perbedaan mendasar yang diusung oleh sebuah perpustakaan, yang tidak bisa diabaikan oleh masyarakat ketika masuk ke dalamnya. Sangat berbeda ketika mereka hanya duduk dan berkelana di dunia internet tanpa membuka lembar demi lembar kertas. Mereka akan mendapatkan informasi yang dibutuhkan namun tidak menyerap lebih banyak ilmu selain itu. Hal ini memang seringkali dibutuhkan oleh orang-orang yang sedang mengerjakan sebuah tugas, tetapi tidak untuk kalangan yang tertarik untuk membaca banyak pengetahuan.kemajuan teknologi memang berguna dalam mempercepat akses, namun belum mampu membawa sense dari akses itu sendiri.

Basis Kebudayaan untuk Perpustakaan

Karena antara kebudayaan dan perpustakaan memiliki keterikatan yang khas, maka jika ada proses pengembangan salah satunya maka hal terbaik yang dapat dilakukan adalah menciptakan simbiosis mutualisme dimana kedua belah pihak akan diuntungkan dalam hasil proses tersebut. Lalu terbersit pertanyaan, akankah berhasil upaya simbiosis ini? Tentu saja jawabannya adalah ya, dengan syarat upaya yang dilakukan adalah benar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait dengan pemanfaatan keterkaitan antara perpustakaan dengan kebudayaan diantaranya:

1. Kedudukan budaya dan perpustakaan tidak terlalu jauh jaraknya sehingga keduanya mampu berinteraksi secara sempurna

Yang dimaksud dengan kedudukan adalah dimana keduanya saling terkait dan menjadi sebuah sistem dan saling mendorong. Tentu saja dengan berbagai komponen serta elemen penyusun lain yang melengkapi sistem ini seperti pelayanan dan akses terhadap budaya dan perpustakaan dapat melancarkan proses perkembangan keduanya. Kedudukan yang seimbang dan tidak berjarak jauh dikeduanya merupakan syarat penting agar dapat dapat berkembang, khususnya bagi pengembangan perpustakaan. Jika kebudayaan diposisikan terlalu jauh dari perpustakaan maka dampaknya adalah suatu hari salah satunya dapat menghilang dan menyusul satu lainnya. Hal ini dapat terjadi karena jarak tersebut menyebabkan fungsi saling dorong antara perpustakaan dengan kebudayaan tidak efisien. Disini keduanya yang memang terkait ketika perpustakaan dikembangkan berdasarkan kebudayaan sekitar maka daya tarik yang diberikan semakin meningkat.

Mengapa kedudukan kebudayaan penting dalam mengembangkan suatu perpustakaan daerah? Dihadapkan dengan pertanyaan tersebut mungkin sulit untuk menjawabnya jika tidak mengerti tentang dampak timbal balik yang ditimbulkan keduanya. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwasanya hubungan budaya dengan perpustakaan dapat diibaratkan ibu dan anak, walaupun telah terpisah jauh tetap saja memiliki ikatan yang kuat. Secara garis besar, budaya suatu daerah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap perpustakaan. Bukan hanya sebagai tempat membaca dan menyimpan dokumen daerah, perpustakaan lebih dekat kepada marketing budaya itu sendiri. Dapat dibayangkan jika tidak ada perpustakaan di sebuah daerah, bagaimana seseorang dapat mengerti lebih dekat tentang potensi dan budaya di daerah itu. Tentu saja akan sulit dan menjadi tidak menarik, terlebih dengan waktu yang singkat untuk mengerti budaya sebuah daerah akan berat sekali khususnya jika harus turun ke lapangan. Oleh karena itulah kedudukan di keduanya memang tidak bisa seutuhnya diseimbangkan, namun setidaknya harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang harus disediakan agar proses ikatan tersebut dapat berjalan lancar.

2. Perpustakaan untuk inventarisasi Budaya Jawa

Dilihat dari kacamata Budaya Jawa yang sejak dulu kala memang lebih mendorong sejarah lewat dokumentasi tulisan-tulisan aksara, perpustakaan adalah tempat budaya itu tinggal. Meskipun sebagian besar peninggalan terdahulu ditempatkan di museum, tetapi untuk catatan-catatan daerah masih bisa ditemukan di perpustakaan. Dengan kata lain perpustakaan memiliki fungsi inventarisasi budaya setempat. Bedanya dengan museum adalah, ketika di museum yang banyak ditemukan peninggalan berupa barang yang mencerminkan budaya, sedangkan perpustakaan untuk penjelasnya secara tertulis. Kebiasaan masyarakat Jawa yang senang menulis menciptakan karya-karya sejarah yang luar biasa, dan dikemas dalam kronologi perkembangan kebudayaan itu sendiri dan ditempatkan dalam perpustakaan.

Sebagai inventarisasi budaya, akan banyak hal yang muncul di dalam perpustakaan sendiri. Masyarakat dapat membandingkan budaya di jaman dulu dengan jaman sekarang. menariknya, ketika hal ini terjadi maka tak jarang masyarakat melakukan adopsi kebudayaan lama sehingga walaupun muncul perubahan sosial, perubahan tersebut setidaknya memiliki nilai budaya lama. Dengan kata lain, perpustakaan sebagai alat inventaris yang berdaya guna tinggi harus mampu menggunakan basis budaya untuk perkembangan kedepannya. Hal ini mengingat budaya yang berkembang direkam oleh catatan di dalam perpustakaan, maka perpustakaan seharusnya senantiasa berada mendampingi budaya itu sendiri.

3. Adopsi fisik hingga akses pelayanan perpustakaan

Jika banyak daerah yang membuat perpustakaan dapat menyesuaikan diri dengan potensi lingkungannya seperti perpustakaan alam, perpustakaan keliling, hingga perpustakaan cyber, maka dalam mendorong minat baca masyarakatnya hal serupa dapat diimplementasikan pada pengembangan perpustakaan berbasis kebudayaan. Khususnya Budaya Jawa yang unik dan khas dapat dipadukan dengan unsur perpustakaan di dalamnya. Yogyakarta sebagai kota budaya dapat memanfaatkan nilai pariwisata di dalamnya sebagai unsur mengembangkan elemen perpustakaan. Misalkan dengan membawa perpustakaan menjadi destinasi wisata yang di masukkan dalam paket wisata. Tentu saja yang dibutuhkan adalah kerjasama pihak seperti dinas pariwisata dan pengelola pariwisata yang akan mengurus hal ini. Memasukkan perpustakaan dalam paket wisata memang harus dipertimbangkan dengan matang mengingat akan banyak sektor yang harus diperbaiki ketika akan mengimplementasikannya. Jika berbicara dampak negatifnya, kita akan melihat perpustakaan yang seolah-olah menjadi tempat tontonan, bukan sebagai perpustakaan yang disediakan untuk mengakses ilmu. Selain itu juga beresiko menjadi tempat komoditasi yang mana menimbulkan arus perdagangan di sekitarnya. Hal ini juga tidak baik jika terjadi karena akan mengganggu lingkungan perpustakaan itu sendiri. Namun dibalik sisi negatif ini akan banyak cara menanggulangi resiko yang muncul di dalamnya. Yang pertama adalah ketika perpustakaan dijadikan jalur wisata, maka wisatawan tertarik untuk mengerti lebih lanjut tentang Budaya Jawa yang dapat mereka dapatkan di perpustakaan. Kedua, program ini dapat memberikan insentif terhadap perpustakaan itu sendiri sehingga dapat menguntungkan secara ekonomi. Dan yang ketiga, dengan paket wisata ini maka hubungan antara kebudayaan dengan perpustakaan akan semakin terlihat. Dimana orang-orang dapat melengkapi tour mereka dengan informasi lengkap daerah wisata dari perpustakaan.

Untuk itu dibutuhkan adopsi fisik yang menunjang sebagai daya tarik perpustakaan. Banyak perpustakaan yang menawarkan daya tarik tersendiri lewat penampilannya. Seringkali perpustakaan dianggap membosankan karena dari luarnya seperti rumah biasa dan tidak memiliki ciri khas. Pengembangan secara fisik dapat dilakukan dengan merombak penampilan ini dengan esensi budaya Yogyakarta yang khas. Bukan berarti usaha yang dilakukan dengan mengubah bangunan, tetapi lebih pada penggunaan unsur budaya di dalamnya seperti menggunakan nuansa adat Jawa yang kental, penambahan asesoris tampilan sehingga terlihat lebih ‘Jawa’. Selain itu agar tidak melupakan nilai dasar perpustakaan, maka akan ada perbedaan dimana tempat baca perpustakaan dengan tempat kunjungan wisatawan agar tidak terjadi alih fungsi total perpustakaan menjadi tempat wisata.

Perpustakaan daerah harus terus dijaga keberadaannya karena dari sana kita mengerti bagaimana sebuah proses sejarah itu terjadi. Jika suatu saat sebuah daerah terancam hilang identitasnya, maka perpustakaan seharusnya mampu sebagai saksi identitas yang harus dipertahankan. Dengan kata lain, perpustakaan daerah merupakan organ dan daerah itu sendiri sebagai tubuhnya. Jika organ tersebut kehilangan fungsinya, maka tubuh akan menjadi sakit bahkan mati. Sedangkan unsur masyarakat yang makin lama terkikis oleh waktu adalah kebudayaan. Masyarakat tumbuh dan berkembang dengan budaya yang melekat di kehidupannya, meskipun tidak mereka sadari budaya itu menjadi kebisasaan yang mendarah daging. Posisi budaya yang seperti ini mengharuskannya untuk tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh budaya lain yang berdampak negatif. Jika budaya itu telah rusak maka sejarah yang akan dituliskannya juga akan buruk. Dari sinilah semuanya terikat dalam sebuah sistem kebudayaan.

Oleh karena itulah untuk menjaga sistem itu berjalan dengan baik maka basis budaya akan sangat berguna jika diterapkan dalam mengembangkan sebuah perpustakaan daerah. Selain ikatan kuat diantara keduanya yang menyebabkan timbulnya ketergantungan, jika perpustakaan daerah khususnya di Jawa dapat dijaga bersamaan dengan budayanya maka potensi untuk mengembangan daerah tersebut juga akan semakin kuat. Terlebih dihadapkan dengan berbagai faktor yang muncul di masa-masa sekarang, dimana krisis jati diri masyarakat khususnya masyarakat Jawa semakin menipis. Globalisasi menjadi tokoh utama dalam perubahan budaya, namun masyarakat yang menjadikan globalisasi sebagai aktor. Jika masyarakat menggunakan diri mereka sebagai aktor utama sebuah perubahan sosial dan budaya, tentu saja makna sebuah kebudayaan itu akan lestari. Sedangkan dari segi perpustakaan sebagai salah satu pilar kebudayaan Jawa, membutuhkan masyarakat sebagai komponen pelengkapnya. Disini masyarakat adalah penulis sejarah kebudayaan yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan perpustakaan salah satu pengabadiannya.

Menggunakan budaya untuk mengembangkan sektor perpustakaan dan arsip daerah adalah salah satu cara menjaga eksistensi keduanya. Masih banyak cara yang dapat dilakukan dalam menjaga kedua hal yang berbeda namun saling berkaitan ini. Terkadang masyarakat sering lupa keberadaan mereka karena telah sibuk dengan kemajuan jaman sehingga keadaan ini harus segera diperbaiki dengan membawa budaya serta perpustakaan menjadi salah satu faktor pencetus perubahan sosial dang tak lepas dari kearifan lokal masyarakat.

(Artikel ini meraih juara harapan I, Lomba Menulis Artikel Kebudayaan BPAD Yogyakarta 2014)
-Read More
• • •

Budaya Jelek : MENCACAT (MENYACAT)


Yuk bahas sebentar mengenai budaya jelek yang pasti ada di sekitar kita!
Mencacat (menyacat)/ mencela: adalah tindakan mencari kejelekan orang lain; men’cacat’ bukan men’catat’; memperjelas sebuah buruk dari orang/benda lain; menyalahkan suatu hal; dan lain lain yang mendefinisikan apa itu MENCACAT
Budaya ini sangat disepelekan dan hampir tidak disadari dapat merusak moral bangsa.

Dampak tercacat: sakit hati kronis, tekanan darah tinggi, hipertensi, stress

Dampak pencacat: tinggi hati, perfeksionis, dijauhi orang Bedakan MENCACAT dengan:

Gosip: membicarakan orang lain, bisa baik atau buruk. Atau disebut ghibah

Kritik: memperbaiki suatu hal dengan memperlihatkan kekurangan yang harus diperbaiki

Mencocot: nama lain kasarnya dari ngomong pake mulut, senjata adu mulut :D

Mencacat (nyacat) terkadang sudah menjadi hobi seseorang dan bisa dilakukan dalam alam bawah sadar. Karena sudah menjadi hobi dan habit, maka orang yang suka mencacat tidak menyadari apa yang telah dia lakukan. Kalau perlu kita sadarkan mereka dengan ciuman di pipi pakai tangan (baca: tabok)

Pasti ada orang-orang disekeliling kita yang kerjaannya nyacat, dan parahnya kalau nyacat itu udah KELEWATAN plus nggak ada yang mau negur itu orang. Keadaan ini seringkali disebabkan oleh rasa perfeksionis yang terlalu tinggi, atau merasa diri sendiri yang paling baik (istilahnya: ujub) sehingga orang lain dianggap tidak mampu menyaingi mereka. Nyacat juga dilakukan para pejabat untuk menjatuhkan pejabat lainnya, dan berlaku untuk semua kasus cacat mencacat lain. Pokoknya orang lain pasti tidak ada yang boleh tampil bagus.

Parahnya, mencacat biasanya diiringi tindakan menyombongkan diri tanpa ngaca dirinya sendiri seperti apa.

Budaya mencacat sendiri bisa tumbuh dari lingkungan hidup, dimana keluarga ataupun orang-orang terdekat mereka terbiasa mencacat sehingga secara tidak langsung ikut menciptakan habit. Budaya ini amat sangat super banget nggak baik. Pertama, karena pada dasarnya manusia punya kebebasan menunjukkan dirinya (jati diri). Kedua, karena orang nggak ada yang sempurna jadi biarkan Tuhan yang menilai. Ketiga, nyakitin hati.

Secara pribadi, aku mencoba menjadi pribadi yang baik dengan menekan budaya-budaya sosial yang buruk, salah satunya nyacat. Kejadian yang mengubahku jadi mawas diri ketika waktu terus berlalu dan membagikan pelajarannya, pengamatan sebab-akibat kenapa ada orang yang disukai dan dibenci. Termasuk pada akhirnya menyesal karena masa lalu yang pernah dilakukan itu mempermalukan diri sendiri, dan tobat. Ingin merubah diri menjadi lebih baik.. (sambil nyetel lagu nasyid buat sountrack). Kemudian dari sana aku melihat sekeliling yang terdiri dari berbagai jenis dan mahluk bertabiat berbeda dengan kekurangan dan kelebihan mereka. Mencontoh yang tauladan dan mengkritik diri apakah kekurangan orang lain juga kita miliki.

Aku mulai berpikir saat ingin nyacat orang lain (walaupun pada dasarnya jarang nyacat). Mencoba lebih banyak menebarkan humor agar orang lain bisa tertawa, dan berdiam diri saat ada orang lain mulai serita nyacat-mencacat. Bahkan saat dirumah, jika ada keluarga yang sedang nyacat secara nggak sengaja aku mencoba mengingatkan. Pokoknya jadi orang yang lebih baik pada intinya :lol: . Pada intinya mencoba tidak mencela orang lain itu sulit, apalagi sebagai manusia kita banyak khilafnya jadi kadang mulut ini tidak bisa direm sehingga menyakiti orang lain.

But, overall bedakan mencacat dengan mengejek. Untuk mengejek dan berbicara ketus, aku masih melakukannya karena menurutku bukan bertujuan untuk mencari kesalahan orang. Berbicara sinis juga bukan mencacat, tapi mencacat biasanya sinis. 

Contohnya nyacat sebagai berikut :
“Eh tau nggak, dia beli baju baru mirip punyaku tapi warnanya norak gitu. Nggak cocok banget apalagi dia kan kulitnya item.

“Barang ini kenapa nggak rapi jahitannya padahal harganya mahal. Yang jual nggak niat jualan.

Aku sendiri merasa sulit untuk menyadarkan jika ada temanku yang mulai nyacat karena takut menyinggung perasaannya. Bahkan terkadang yang terjadi teman itu mencacat temannya yang suka mencacat, ironis sekali. So, aku biarkan hidup ini berputar dan biarkan orang lain yang bisa menyadarkan mereka.

Itulah sekilas tentang mencacat. Setidaknya kita tau apakah kita adalah seorang pencacat, yang menurutku adalah seorang penyandang cacat sosial. Jangan berlebihan menilai orang lain dengan menciptakan keburukan mereka dimata orang lain, semua itu dosa. Asek!

Hal-hal kecil yang tak sengaja kita ucapkan terhadap penampilan suatu hal terkadang tidak kita sadari itu adalah mencacat. Sebuah kata yang menurut kita kritik, terkadang juga mencacat. Jadi, memang benar pepatah mengatakan ‘mulutmu harimaumu’. Pujian memang sulit dilontarkan, dan aku salut terhadap teman-temanku yang mudah memuji orang karena aku masih sulit memuji. Semoga kita sebagai manusia memang diciptakan tidak ada yang sempurna, tapi setidaknya kita mencoba untuk sempurna tanpa mencacat usaha orang lain untuk menjadi sempurna ;)
-Read More
• • •

Example Case: ETIKA BISNIS PT LAPINDO BRANTAS (TEORI ETIKA DEONTOLOGI)


Overview: 
Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja memperkerjakan dan interaksi manusiawi lainnya dengan maksud memperoleh untung.bisnis dapat dianalogikan sebagai kegiatan ekonomis yang kurang lebih terstruktur atau terorganisasi untuk menghasilkan keuntungan. Namun dalam berbisnis banyak pengusaha mengejar keuntungan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan etika.

Etika adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok. Dengan tetap mengakui peranan sentral dari sudut pandang ekonomi dalam bisnis, perlu segera ditambahkan adanya sudut pandang lain yang tidak boleh diabaikan yaitu mengenai moral. Bisnis yang baik ( good business ) bukan saja bisnis yang menguntungkan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang baik secara moral.

Contoh perusahaan yang melanggar etika dalam berbisnis adalah PT Lapindo Brantas. PT Lapindo Brantas INC adalah salah satu perusahaan kontraktor kontrak kerjasama ( KKS) yang ditunjuk BP migas untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saham Lapindo Brantas 100 % dimiliki oleh PT Energi megapersada padahal itu merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. CEO PT Lapindo Brantas adalah Mirwan Bakrie yang merupakan adik kandung Aburizal Bakrie pemilik Grup Bakrie. 

Adapun dasar anggapan PT Lapindo Brantas kurang menerapkan etika dalam berbisnis, pertama PT Lapindo Brantas diduga dengan sengaja “menghemat” biaya operasional dengan tidak memasang casing sampai melebihi batas titik pengeboran untuk menghemat biaya operasional sehingga memunculkan adanya semburan lumpur panas. Kedua, PT Lapindo Brantas hanya memberikan ganti rugi pada sebagian korban dan belum seluruhnya. Ketiga, PT Lapindo Brantas melanggar etika secara hukum karena mereka memanfaatkan jabatan yang dimiliki Aburizal Bakrie sebagai Mekokesra untuk membuat kebijakan yang menguntungkan PT Lapindo brantas yaitu dengan dikeluarkannya pasal 18 UU APBN-P2012. Keempat, PT Lapindo Brantas tidak mengakui kesalahannya tetapi justru menyalahkan gempa jogja yang menyebabkan semburan lumpur Lapindo. 

Background topic: 
Banjir lumpur panas Sidoarjo/ lumpur Lapindo/ lumpur Sidoarjo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur sejak tanggal 29 Mei 2006. Adapun penyebab terjadinya adalah karena kegiatan PT Lapindo Brantas di dekat lokasi itu. Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji-1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Kontrak tersebut diperoleh Medici atas nama Alton International Indonesia, Januari 2006 setelah menang tender pengeboran dari Lapindo senilai US$ 24 Juta. 

Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki untuk mencapai formasi Kujung (batu gamping). Sumur tersebut akan dipasang selubung bor (casing) yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi circulation loss (hilangnya lumpur dalam formasi) dan kick (masuknya fluida formasi ke dalam sumur). Sebelum pengeboran menembus formasi Kujung. Pada awalnya Lapindo memang sudah memasang casing 30 inchi pada kedalaman 150 kaki, casing (liner) 16 inchi pada 2385 kaki dan casing 13-3/8 inchi pada 3580 kaki. 

Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, mereka belum memasang casing 9-5/8 inchi yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan Formasi Kujung (8500 kaki). Diperkirakan sejak awal Lapindo membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka berasumsi bahwa zona pengeboran mereka di zona Rembang dengan target formasi Kujung padahal sebenarnya mereka mengebor di zona Kendeng yang tidak memiliki formasi Kujung. Oleh karena itu mereka merencanakan pemasangan casing setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak memasang casing karena proses pengeboran masing berlangsung. Dan selama pengeboran ini pula lumpur bertekanan tinggi dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (blow out) tetapi dapat diatasi dengan pompa lumpurnya Lapindo.

DAMPAK SEMBURAN
1. Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan 1873 orang tenaga kerja
2. Empat kantor pemerintahan juga tidak berfugsi, dan para pegawai juga terancam tak bekerja
3. Rusaknya sarana pendidikan (SD,SMP), markas koramil porong, serta rusaknya infrastruktur (jaringan listrik dan telepon)
4. Lahan dan ternak juga rusak, yaitu laan tebu seluas 25,61Ha, lahan padi selas 172,39Ha, .605 ekor unggas, dll.
5. Rumah rusak 1.683 unit.
6. Menurut data dari BAPENAS, total kerugian mencapai Rp. 274 Triliun.

AKHIR KASUS LAPINDO BRANTAS 
Pada November 2007, 
1. Pengadilan Jakarta Selatan menolak gugatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggungjawab atas menyemburnya lumpur panas. Hakim menyatakan munculnya lumpur akibat fenomena alam. 
2. Pengadilan Jakarta Pusat menolak gugatan korban yang diajukan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum indoneia). Hakim beralasan, Lapindo sudah mengeluarkan banyak dana untuk mengatasi semburan lumur dan membangun tanggul. 
3. Akhirnya dikeluarkan Pasal 18 UU APBN-P 2012, yang mengakibatkan negara justru membiayai sebagian dari kewajiban TPT Lapindo Brantas. Sehingga negara membayar ganti rugi kasus Lapindo Brantas dari dana APBN/Pajak. Adapun hal tersebut tidak adil, karena lumpur lapido berantas merupakan kesalahan dan kelalaian dari perusahaan, tapi justru negara yang menalangi kesalahan korporasi. Padahal uang negara seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk membayar kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu.

ANALISIS MENGGUNAKAN TEORI ETIKA DEONTOLOGI 
Teori deontologi mengatakan bahwa suatu perbuatan yang dianggap baik dari segi hukum belum tentu baik dari segi etika. Suatu perbuatan dianggap baik dimata hukum ketika perbuatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, menurut teori ini, perusahaan melakukan suatu kebaikan bukan karena kesadaran, tapi karena kewajiban. 

Analisis teori deontologi terhadap kasus PT Lapindo Brantas, menurut Peraturan presiden nomor 14 tahun 2007 pihak PT Lapindo Brantas bertanggung jawab membeli tanah dan bantuan masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo. Sesuai ketentuan ganti rugi PT Lapindo Brantas bertanggung jawab memberikan ganti rugi terhadap warga dalam peta terdampak dan pemerintah bertanggungjawab memberikan ganti rugi diluar peta terdampak. Namun faktanya warga dalam peta terdampak belum seluruhnya menerima ganti rugi, Lapindo masih menanggung kewajiban sebesar 1,1 Triliun. Sehingga pemerintah harus bisa mendesak perusahaan tersebut untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. 

Menurut pasal 18 UU APBN tahun 2012 yang mengakibatkan negara justru membiayai sebagian dari kewajiban TPT Lapindo Brantas. Sehingga negara membayar ganti rugi kasus Lapindo Brantas dari dana APBN/Pajak. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa bantuan pemerintah etap dikelola oleh badan penanggulangan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Anggaran tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan diluar peta area bencana yaitu 3 lokasi, antara lain Desa Besuki, Desa Kedungcangkring dan Desa Pejarakan. Anggaran darinegara juga diperbolehkan untuk mengontrakrumah bagi korban, bantuan tunjangan hidup, biaya evakuasi dan pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan diluar area bencana. Belanja ini hanya diperbolehkan pada 9 RT di kelurahan Siring, Jatirejo, dan Mindi. Intinya ganti rugi yang ditanggung pemerintah melalui APBN sudah jelas tetapi yang menjadi tanggung jawab Lapindo sendiri belum tuntas pelunasannya. 

Kritik lain terhadap proses penanganan lumpur Lapindo, masyarakat adalah korban yang dirugikan, kerana mereka harus mengungsi dan kehilangan mata pencaharian tanpa ada kompensasi yang layak. Pemerintah juga menawarkan solusi yang justru menimbulkan masalah baru, salah satunya bahwa wacana lumpur akan dibuang kelaut karena tindakan tersebut justru berpotensi merusak lingkungan disekitar muara. PT Lapindo Brantas lebih sering mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama dengan korban. Korban menerangkan kepada komnas HAM bahwa korban diminta menandatangani kuitansi lunas oleh PT Lapindo padahal pembayarannya diangsur belum lunas hingga sekarang.

Sumber: berbagai sumber
-Read More
• • •

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Perpajakan

Pengertian dan Undang-undang Perpajakan
Unsur-unsur dalam sebuah negara salah satunya adalah warga Negara. Warga Negara merupakan rakyat yang menetap di suatu wilayah dan ada hubungannya dengan Negara. Dalam hubungannya, warga Negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara. Salah satu kewajiban dari warga negara adalah kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini diatur dalam UU No 6 tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi UU No.28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Undang-undang yang mengatur pemungutan pajak pusat terdiri atas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengategorikan pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor;, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau pajak kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis-jenis Pajak
1. Menurut golongannya
a. Pajak langsung
Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpiahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung 
Pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan pada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPh)

2. Menurut sifat
a. Pajak Subjektif
Pajak yang didasarkan pada subjek pajak tersebut (keadaan wajib pajak). Contoh: pajak penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif
Pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

3. Menurut lembaga pemungutnya
a. Pajak pusat
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea materi, Pajak pertambahan Nilai, dan Pajak penjualan atas barang mewah
b. Pajak daerah
Pajak pungutan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi lagi atas:
- Pajak Provinsi, Contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak penerangan jalan.

Jenis-jenis Pajak secara terperinci:
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara di atasnya. 
Tarif pajak jenis ini dapat berubah menurut kebijakan dari pemerintah, ketentuannya dapat serendah-rendahnya 5% atau setinggi-tingginya 10%.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas tanah (bumi) serta bangunan yang dimiliki seseorang. Pajak ini diatur dalam Undang- undang no. 12 Tahun 1994. Tarif PBB saat ini ditetapkan sebesar 0.5% 
Dasar penetapan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah besarnya harga jual tanah atau bangunan yang bersangkutan apabila dijual. Dalam masing-masing daerah NJOP berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan besarnya presentase untuk menentukan Nilai Jual Kena Pajak.
Pajak ini digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.

3. Pajak Penghasilan (PPh). 
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). 
Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

5. Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen (berbentu seperti perangko), seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
Materi juga memiliki nilai seperti perangko. Nilai yg dimiliki pada saat ini adalah RP 3000,00 dan Rp 6000,00.
- Untuk surat yang mempunyai nilai uang kurang dari RP 250.000,00 tidak dikenakan bea materi.
- Untuk surat yang mempunyai nilai antara RP 250.000,00 sampai dengan RP 1.000.000,00 dikenakan bea materi sebesar RP 3000,00
- Untuk surat yang bernilai diatas RP 1.000.000,00 dikenakan bea materi dengan tarif RP 6000,00.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan. 

Fungsi Pajak 
1. Fungsi Budgeter
Dalam fungsi ini pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Fungsi Alokasi
Perolehan pajak akan dialokasikan pemerintah dalm pelayanan sosial dan sebagainya. Pajak dapat dialokasikan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatah, atau perumahan agar semua dapat berkembang.

3. Fungsi Distribusi
Pajak dapat digunakan sebagai alat pemerataan pendapatan. Dengan cara mengenakan pajak tinggi untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Pajak ini juga dapat dipergunakan dan disebarkan ke berbagai sektor pembangunan dan berbagai wilayah pembangunan secara merata.

4. Fungsi Regulasi Pajak berfungsi sebagai salah satu alat pengatur kegiatan ekonomi. Jika perekonomian mengalami kecenderungan terjadinya inflasi, maka pajak dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pengendaliannya. Pemerintah dapat menaikkan pajak dengan harapan jumlah uang beredar dapat terkurangi dan inflasi dapat terkendali. Sebaliknya, jika perekonomian mengalami deflasi maka pemerintah menurunkan pajak dengan harapan jumlah uang yang beredar dapat bertambah dan deflasi lebih terkendali.

Pajak, Hak dan Kewajiban
Pajak memang merupakan suatu kewajiban bagi warga negara yang harus dilaksanakan kepada Negara, namun warga Negara juga mempunyai hak yang harus diberikan oleh kepada warga Negara yang membayar pajak. Hal tersebut diatur dalam pasal 23 UUD 1945, yang memberikan jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum dan jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. Setelah kewajiban membayar pajak, uang hasil pembayaran dari masyarakat dialokasikan untuk kesejahteraan bersama warga Negara. Hal ini bisa dilihat dengan adanya jaminan social bagi warga Negara, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dll, serta adanya pembenahan fasilitas umum yang bisa diakses oleh setiap warga negara.

Adanya pelayanan kepada wajib pajak bisa dilihat dari pembayaran pajak jalan tol yang ditujikan bagi pengendara, dengan kewajiban tersebut para pengendara mendapat fasilitas jalan tol yang terus dilakukan perbaikan guna kenyamanan bagi warga negara yang menggunakannya. Adanya pajak penghasilan juga dirasakan warga negara dengan adanya banyak subsidi dari pemerintah, mulai subsidi pendidikan, perumahan, kesehatan hingga subsidi untuk pemenuhan makanan yang terwujud dengan murahnya bahan makanan pokok bagi masyarakat. Hal tersebut menandakan adanya timbal balik berupa hak bagi wajib pajak.

Pelaksanaan dan Manfaat Pajak
Setiap jenis pajak yang dipungut diatur dalam undang-undang yang bersifat mengikat, sehingga merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara, karena diatur dalam undang-undang maka wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenai sanksi oleh Negara. Tujuan pembayaran pajak adalah untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Penerimaan suatu negara salah satunya adalah pendapatan dari pajak dan pajak itu sendiri yang saat ini menjadi masalah pokok suatu negara. Setiap orang yang hidup didalam ruang lingkup pajak tersebut pasti dan harus berhubungan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. 

Dilain pihak diharapkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga pendapatan negara di sektor penerimaan akan meningkat. Penerapan ketentuan perpajakan secara tepat dan efiseinsi dalam rangka mencapai tingkat likuiditas yang diharapkan. Perencanaan dan Manajemen Pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak.

Namun sayangnya di Indonesia pajak tidak dapat secara maksimal dapat membiayai pemerintah dan masyarakat, hal ini disebabkan banyaknya oknum pemerintah yang tidak memiliki nurani untuk berpikir demi kepentingan bangsa dan negara. Oknum pejabat Departemen, Oknum pejabat BUMN, Oknum pejabat Pemda, Oknum pejabat Bank Indonesia, Oknum pejabat Kejaksaan, Oknum Pejabat Kepolisian, dan lain - lain telah begitu banyak merugikan negara dengan tidak memanfaatkan dana yang telah diterimanya untuk kepentingan dan kebutuhan departemen maupun instansinya sesuai yang diharapkan, namun seperti banyak kita ketahui mereka malah meninggikan anggaran pembelanjaan agar pemerintah mengucurkan dana sesuai yang diharapkan, bahkan mereka berkolusi dengan pengusaha swasta untuk meninggikan harga barang atas pesanan pejabat, tentunya ada beberapa pengusaha yang melakukan apapun yang diminta oknum tersebut daripada tidak ada proyek. Selama ini dapat kita ketahui begitu banyaknya proyek yang menguntungkan kalangan mereka dengan modal nepotisme. 

Pemanfaatan dan penggunaan dana yang bersumber dari pajak dan dikorupsi oleh pejabat pemerintah, mengakibatkan para pegawai pajak merasa malas untuk mencari dana sebesar mungkin karena nantinya akan digerogoti oleh orang lain untuk kepentingan pribadi. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai sendiri, oknum pejabatnya sebagian besar malah melakukan praktek kolusi yang merugikan negara milyaran rupiah, dapat kita bayangkan seandainya penerimaan pajak yang ada misalnya 80 % adalah setelah dilakukan kolusi berarti dapat kita bayangkan seandainya tidak terdapat kolusi pasti anggaran pembangunan kita bisa mencapai ribuan trilyun rupiah yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
-Read More
• • •

KRITIK PERSPEKTIF DISORGANISASI SOSIAL (DENGAN LOGIKA SEBELUM DAN SESUDAH TERJADINYA PERUBAHAN SOSIAL)

Masyarakat pada dasarnya terikat dengan sistem yang mengatur kehidupan mereka. Dengan adanya sistem tersebut maka ada nilai serta norma yang ada di sistem tersebut bersifat fungsional, sehingga mengikat antar bagian sistem. Dengan keterikatan antar sistem tersebut maka harus ada kesempurnaan struktur agar sistem tetap berjalan tanpa adanya hambatan. Pada intinya di dalam sistem masyarakat tersebut ada kesatuan yang utuh.

Di dalam perkembangannya, bagian-bagian sistem tidak dapat selalu berkeadaan sama. Banyaknya kemajuan membuat revolusi di bagian-bagian tertentu di dalam sistem. Hal tersebut sebenarnya menciptakan perbedaan yang besar karena kebudayaan lama banyak ditinggalkan sedangkan budaya beru menyusup di masyarakat. Dengan adanya perubahan budaya ini, bagian-bagian sistem yang berubah tidak bisa melaksanakan fungsinya untuk berkaitan satu sama lain. Selain itu norma serta nilai yang ada di kebudayaan lama juga turut ditinggalkan sedangkan nilai dan norma baru belum terbuat sempurna. Hal inilah yang menciptakan disorganisasi dalam sistem.

Banyak masyarakat yang akan menganggap disorganisasi sosial menjadi kebiasaan baru dan hal tersebut nantinya akan mempengaruhi nilai serta norma pengatur yang baru. Sanksi yang ada kemudian tidak dilaksanakan oleh pelanggar nilai dan norma. Selain itu akibat perubahan juga dipengaruhi dengan kemampuan bagian-bagian sistem untuk beradaptasi. Apabila ada sebuah bagian yang berubah lalu bagian lain tidak dapat beradaptasi maka muncullah masalah sosial. Oleh karena itu, perubahan yang ada kemudian dianggap menjadi sumber masalah sosial serta keadaannya dianggap banyak menimbulkan masalah dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan.

Namun pada dasarnya keadaan sebelum perubahan sosial ternyata juga memiliki potensi terjadinya masalah sosial. Hal tersebut dilihat dari kekerkaitan yang kuat antara bagian-bagian sistem masyarakat. Dengan itu pula banyak homogenasi antar kebudayaan masyarakat. Akibatnya, jika terjadi ketidakberfungsian di satu bagian masyarakat maka sistem akan terhenti. Keterkaitan emosional yang kuat juga mengakibatkan sanksi-sanksi yang ada di masyarakat begitu keras dan kuat mengikatnya. Karana seolah-olah dengan budaya tradisional yang sangat melekat kemudian masalah sosial yang muncul sedikit tetapi pada kenyataannya malah membuat masalah sosial menjadi mengikat setiap bagian dalam sistem sehingga masalah itu sifatnya mudah menular.
-Read More
• • •

Tapak Tilas Dampak BPJS Pada 2014 di Tenaga Kerja Kesehatan Tingkat Dusun

Kesehatan merupakan suatu aspek di masyarakat yang tidak bisa diabaikan dari pembangunan sosial. Hal ini menyebabkan pentingnya ketersediaaan pelayanan kesehatan di daerah-daerah setempat agar penanganan kesehatan dapat diakses lebih mudah. Terkait dengan adanya perombakan jaminan kesehatan menjadi BPJS Kesehatan pada 2014, pelayanan kesehatan menjadi salah satu aktor apakah kebijakan ini mampu bertahan dan sukses dalam implementasinya. Maka dengan kata lain dibangunnya BPJS ini juga harus mampu merangkul pihak penyedia pelayanan kesehatan. Namun yang menjadi masalah dari BPJS saat ini adalah bagaimana proses sosialisasi mampu mencapai semua lapisan masyarakat, mengingat apatisme mereka terhadap pemerintah.

Untuk mengerti lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan dan implikasi kebijakan BPJS di masyarakat, pada tanggal 15 Desember 2013 saya mengadakan wawancara di rumah praktik salah satu penyedia layanan kesehatan di Desa Jati-Bantul. Narasumber adalah Ibu Heryningsih, seorang bidan yang juga bekerja di Puskesmas setempat. Ibu Hery ini memiliki rumah sekaligus tempat praktik dimana ada sebuah bangunan khusus tempat menginap pasien. Selain itu ada layanan antar jemput juga khusus pasien bersalin. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan narasumber:

Pelayanan apa saja yang diberikan untuk masyarakat setempat
Ibu Hery sebagai bidan baik di rumahnya maupun di Puskesmas memberikan pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), bayi sakit, KB, imunisasi di Puskesmas, dan persalinan. Untuk Selain itu tidak Ibu Hery juga dapat memberikan pertolongan pertama untuk masyarakat yang sakit ataupun terluka jika masyarakat tidak sempat ke Puskesmas terlebih dahulu. Keberadaan Ibu Hery ini sekiranya sangat membantu masyarakat setempat dalam memperoleh pelayanan kesehatan tercepat.

Di puskesmas setempat sudah dibangun tempat menginap khusus bagi pasien berlantai dua dengan fasilitas lumayan lengkap. Selain itu juga tersedia dokter dan perawat jaga di sana, sehingga pelayanan gawat darurat 24jam non stop. Untuk persalinan kamar menginap yang tersedia memiliki kriteria kelas tertentu dengan tarif yang ditentukan. Oleh karena itu untuk fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas daerah Jati, Wonokromo ini sudah memadai. Namun beberapa obat suntik masih kurang disediakan disini seperti obat gigitan hewan liar, dikarenakan kasusnya yang sedikit sehingga jika membutuhkan bisa langsung datang ke rumah sakit terdekat.

Jika praktik di rumah ada pasien bersalin, Ibu Hery melihat apakah dapat menangani pasien tersebut. Jika dirasa tidak mampu menangani kondisi pasien maka pasien akan dioper ke rumah sakit. Kondisi mampu ditangani adalah persalinan normal, sedangkan kondisi lain seperti air ketuban pecah duluan, sungsang, dan kondisi-kondisi lain yang membahayakan nyawa ibu maupun anak maka lebih baik ditangani oleh rumah sakit terdekat.

Sumberdaya kesehatan yang ada di puskesmas berasal dari pemerintah daerah maupun tenaga-tenaga medis yang sedang magang. Setiap harinya di sini ada dokter umum yang bertugas serta tenaga medis seperti bidan dan perawat. Puskesmas sendiri buka administrasinya dari jam 9 meskipun jam 8 pintu sudah terbuka lebar dan pasien sudah mengantri.

Tarif kesehatan yang dipungut dari pelayanan
Untuk tarif yang dipungut Ibu Hery saat praktik dirumah adalah tarif yang sudah disepakati oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sehingga standar semua bidan. Selain itu ada tarif-tarif menginap dan antar-jemput yang sudah ditentukan. Sayangnya Ibu Hery tidak memberikan tarif khusus atau pengurangan tarif pada masyarakat setempat.

Puskesmas seperti halnya sesuai dengan peraturan daerah, menggunakan intensif standar daerah. Untuk biaya pengobatan umum ditarik Rp 5.500 rupiah, sedangkan pengobatan lain seperti gigi, pemeriksaaan dalam, dan lainnya ditarik biaya sesuai dengan yang tertera di papan pengumuman.

Pengaruh BPJS terhadap pemberi layanan kesehatan, khususnya puskesmas
Menurut Ibu Hery, BPJS merupakan kebijakan baru yang tentunya akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan Puskesmas khususnya persalinan. Banyaknya macam jaminan kesehatan sejak dulu dibuat untuk melindungi masyarakat miskin dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan untu berobat, atau pemerataan dana bagi semua golongan. Di puskesmas sendiri masih minim yang mengerti tentang adanya BPJS. Hal ini mungkin disebabkan sosialisasi yang cenderung minim dari pihak pemerintah. Selain itu banyaknya pergantian kebijakan yang dilakukan pemerintah atas jaminan sosial yang ada di Indonesia sudah dianggap membosankan dan tidak masuk akal lagi. Keadaan ini dikarenakan seringnya pergantian kebijakan membuat tumpukan struktur yang belum terselesaikan sebelumnya. Masalah-masalah yang timbul dari sistem jaminan sosial sebelumnya bahkan lama-kelamaan dilakukan ‘pemutihan’ yaitu penghapusan data yang tidak terselesaikan. Dampaknya adalah adanya dana yang tidak terdeteksi penggunaanya dan sia-sia.

Selain itu ternyata ada kekecewaan tersendiri dari pengurus puskesmas dikarenakan jaminan yang diberikan tidak ada yang menyentuh mereka. Ini menjadi cikal bakal kecemburuan sosial karena masyarakat dapat dengan mudah memperoleh layanan kesehatan secara Cuma-cuma, namun pengurusnya sendiri tidak mendapatkan pelayanan yang layak sedangkan gaji mereka tidak sesuai pula.

Pengaruh BPJS terhadap masyarakat
Sepertinya tidak ada pengaruh yang terasa di masyarakat karena banyak dari mereka yang tidak paham tentang jaminan sosial, apalagi BPJS. Jika tahu, pun pasti masyarakat yang menonton televisi dan sekedar tahu saja namun tidak mengerti ketentuan dan makna di dalamnya. Adanya jaminan seperti BPJS membuat masyarakat menjadi tambah manja karena sebelum-sebelumnya jaminan yang diberikan terhadap masyarakat kalangan tertentu saja sudah banyak yang disalah gunakan. Hal lain yang menajdi masalaha di masayarakat untuk setiap jaminan sosial adalah penerima salah sasaran. Meskipun besok BPJS sasarannya adalah semua kalangan, namun kemungkinan besar dana yang dialokasikan untuk kesehatan pada tahun-tahun belakangnya hanya diterima pihak elit dan oknum yang dekat dengan pemerintahan saja.

Selanjutnya dengan munculnya BPJS di masyarakat, menimbulkan dampak positif diantaranya masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak, dan segi negatifnya akan banyak konflik yang berkaitan dengan ketentuan BPJS yang tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga menimbulkan kebingungan.

Apa yang terjadi jika BPJS dilaksanakan?
Melihat kembali ke belakang, Jamkesmas saja pelaksanaannya kacau apalagi besok diadakannya BPJS Kesehatan. Polemik yang terjadi di puskesmas sebenarnya disebabkan banyak hal, salah satu diantaranya birokrasi yang buruk. Saat dibuat jaminan sosial dulu, untuk mengklaim biaya dari PT Askes sangatlah sulit. Sulitnya klaim PT Askes ini membuat berat puskesmas karena harus menanggung biaya pasien yang begitu banaknya. Puskesmas tidak mungkin menelantarkan pasien hanya karena uang belum cari. Saat uang cair dari PT Askes membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun, dengan kata lain puskesmas ‘nombok’ biaya bertahun-tahun ini. Susahnya lagi saat mengajukan dana, pemintaan tersebut tidak langsung di acc melainkan kembali menumpuk di PT Askes sebelum mendapatkan keputusan dari dinas kesehatan. Hal inilah yang terjadi di dalam institusi kesehatan lokal seperti puskesmas.

Akar permasalahan jaminan sosial dan waspadanya terhadap BPJS

Dalam membuat jaminan sosial, pemerintah pada dasarnya tidak mengumpulkan data yang akurat tentang kebutuhan masyarakat dan pendistribusian jaminan ketika dilaksanakan. Kebanyakan saat membuat kebijakan, mereka hanya berpegang pada aktor-aktor yang melihat dari atas masyarakatnya bukan pelaksana lapangan kebijakan tersebut. Dampaknya adalah, banyak kebijkan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu pengelolaan yang tidak pas hanya menyengsarakan pihak pelaksana saja, kemudian meminta laporan yang sangat detail. Hal ini pada kenyataannya sangat membebani.

Jika Jamkesmas pada implementasinya masih susah diatur meskipun banyak regulasi dan standar yang digunakan pemerintah untuk melaksanakannya, namun pada akhirnya masih menuai banyak kesulitan dengan berbagai faktor masyarakat. Bagaimana dengan rancangan BPJS besok diatur untuk semua kalangan yang tentu saja berkemungkinan besar untuk kolaps. Dari segi dana pun akan memunculkan konflik dari siapa, untuk apa, dan bagaimana pengelolaan yang sesuai dalam distribusi layanan kesehatan. 
-Read More
• • •

Translate Akte Kelahiran di Disdukcapil

Akte kelahiran berbahasa Inggris, pasti banyak yang butuh. Terutama buat yang mau ngelamar kerja, sekolah, atau tinggal di luar negeri.

Aku kemarin sempet gugling-gugling cara translate dokumen pribadi dan ternyata cukup menguras kantong karena biaya alih bahasa ini mulai Rp 75.000/ lembar. Waooow tak terbayang kalo butuh semua translate yah -_-
Dari info yang aku dapat, dokumen ini harus melalui jasa translator tersumpah (sworn) dan harus di legalisir ke lembaga/dinas/departemen terkait, untuk translate KTP bisa di notaris (untuk legalisir KTP keperluan luar negeri harus di Jakarta karena ada lembaga khususnya di sana, coba cari lembaganya sendiri). Sedangkan jasa translate ini ada juga yang menyertakan jasa legalisir yang tentunya akan dihargai tergantung pihaknya.

Terlepas dari hal di atas, aku bertanya-tanya apakah pemerintah tidak menerbitkan atau melayani alih bahasa dokumen? Well, gugling lagi dan menemukan beberapa artikel yang menyebutkan jika akte berbahasa Inggris dapat diperoleh melalui Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) tempat lahir dan dikenakan biaya Rp 75.000.

Karena aku jaga-jaga membutuhkan akte berbahasa Inggris, tentunya lebih memilih untuk langsung datang ke Disdukcapil karena jelas resmi dengan biaya yang kurang lebih sama dengan jasa translator diluar sana.

Proses pengurusan Akte Kelahiran Berbahasa Inggris di Kota Yogyakarta
Berhubung di akte kelahiranku adalah Yogyakarta, aku mendatangi Disdukcapil Kota Yogyakarta yang terletak di komplek kantor Walikota Jogja. Ada beberapa hal yang harus disiapkan:
1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi KK
3. Akte Kelahiran asli (nantinya akan ditukar dengan akte bilingual

Setelah menyiapkan hal di atas aku segera ngeeeeeng ke kantornya. Sesampai di sana ambil nomor urut dan menunggu panggilan. Aku sempat ragu dan takut jika nantinya ada biaya besar untuk alih bahasa ini, sehingga ketika dipanggil antrian aku menanyakan terlebih dahulu 'apakah bisa translate ke bahasa Inggris, dan biayanya berapa?'

Dan jeeeng jeeeeng, petugasnya mengatakan bisa dan GRATIS

Wow, gratis! Sebagai manusia yang suka dan wajib hemat ini tentunya merupakan kabar gembira dong.
Setelah itu aku diberi slip untuk pengambilan pada 2 minggu berikutnya.

Pengalaman ini belum selesai di apdet ya pemirsah, karena sampai sekarang aku belum ngambil aktenya. Nanti akan aku apdet apakah benar-benar layanan gratis? Ataukah ada biaya lainnya... Oke oke oke!
----------------------------------------------
Updated!

Setelah menunggu selama 2 minggu, akhirnya aku kembali lagi ke Disdukcapil untuk mengambil akte yang sudah di dua-bahasakan itu.
Semuanya benar-benar gratis pemirsah!

Meski semuanya gratis, akte ini menurutku tampilannya kurang keren karena beberapa hal diantaranya:
1. Tulisan kutipan kedua pada kop. Ini membuatnya less cool :(
2. Isi akta yang penulisannya terlalu rapat spasi atas bawahnya (bagian atas bahasa Indonesia, bagian bawah bahasa Inggris) membuat akte ini terlihat kurang rapi.
3. Aku kurang paham dengan pengisian kutipan kedua ini karena ada bagian yang tertulis ANAK KE/CHILD NO kemudian diikuti titik-titik yang bertuliskan ANAK PEREMPUAN DARI MR.X dan MRS.Y sehingga ORA NYAMBUNG PAK!

Mungkin bebrapa hal tersebut bisa diperbaiki pihak Disdukcapil di kemudian hari,
Dan mohon maap pemirsah, akte yang sudah jadi tidak bisa di upload karena pripasi :p


-Read More
• • •

Sejarah Kemiskinan dalam Pembangunan Masyarakat

1. Asal usul orang miskin dalam perkembangan sejarah kemasyarakatan dimulai dari munculnya hak-hak kepemilikan individual. Saat itu masyarakat mulai dikenalkan dengan paham kapitalisme, yaitu paham yang mengutamakan individual dalam proses produksi. Sebelumnya, masyarakat hanya dihadapkan dengan kebutuhan mereka dan cara pemenuhannya, tidak meliputi hak kepemilikan sehingga barang-barang pemenuhan yang ada masih bisa dikatakan milik bersama. Namun ketika paham kapitalisme mulai masuk, masyarakat kemudian dikenalkan dengan hak kepemilikan yaitu hak untuk menyimpan dan melipat gandakan harta kekayaan mereka sendiri. Dari sinilah mulai banyak individu yang kehilangan hak kepemilikan. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan keterbatasan akses dalam menjangkaunya. 

Setelah munculnya paham tersebut, kemudian kalangan masyarakat yang memiliki akses lebih tentu saja dapat memenuhi kebutuhannya. Harta dan kekayaan kemudian menjadi indikator sebuah kemiskinan. Orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dianggap orang mampu, dan yang tidak bisa memenuhinya dianggap orang miskin. Kemudian negara dan pemerintah menawarkan kebijakan publik dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Namun yang terjadi adalah pelayanan itu dinikmati oleh orang yang sekali lagi, mempunyai akses menjangkaunya. Karena paham yang ada adalah kapitalisme, maka keadaan membirakan adanya persaingan yang semakin mempertinggi ketimpangan sosial.

Kemudian muncullah kritik atas kapitalisme dan menawarkan paham sosialisme. Kapitalisme saat itu dianggap tidak pernah bisa menimbulkan prosperity atau kesejahteraan karena pesaingan yang terus terjadi. Sedangkan paham sosialisme sendiri merupakan paham yang menjelaskan tentang kepemilikan bersama sehingga diharapkan tidak ada orang miskin. Tetapi paham sosialisme kemudian dianggap tidak adil karena menghilangkan hak privasi dan kekayaan seseorang yang milik pribadi. Tidak lama kemudian ditawarkan kembali paham komunisme yang dianggap sebagai paham utopis (makmur sejahtera) karena tidak ada kepemilikan. Namun paham itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di negara. Sampai saat ini dianggap paham kapitalis yang masih berlaku karena masih banyak masyarakat miskin dan ketimpangan-ketimpangan sosial.

Yang kedua adalah asal usul orang miskin dalam model produksi. Polony menggambarkan tiga proses produksi dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

A. Comunal Property Right: masih menggunakan sistem barter dengan proses ekonomi dan distribusi.

B. Semi Property Right: masih adanya campuran dari Comunal Property Right dengan Individual Property Right. Pada bagian ini merupakan subsistem dimana sudah ada produksi untuk konsumsi diri sendiri.

C. Individual Property Right: semuanya sudah berubah menjadi ekonomi. Munculnya persaingan komersial dan kapitalisme.

Pada poin diatas terlihat bagaimana proses kemiskinan terjadi secara tidak langsung. Ekonomi yang awalnya tumbuh melekat (embeded) di kehidupan masyarakat, kemudian lama-kelamaan memisahkan diri menjadi disembeded dan menguasai segalanya. Ekonomi kemudian juga tidak bisa dicampur tangani oleh pemerintah maupun negara sehingga berjalan sesuai dengan pasar. Efeknya, terjadi kesenjangan sosial karena persaingan komersialisme menyebabkan harta kekayaan kemudian menjadi faktor utama untuk memenuhi kebutuhannya. Secara otomatis orang yang tidak mempunyai kekayaan akan tidak bisa berproduksi dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Tiga model teori pembangunan yang mengkonseptualisasikan kemiskinan yaitu modernisasi, dependensi, dan institusi lokal.

a. Modernisasi: penanaman paham kepada negara berkembang untuk mengadopsi budaya-budaya negara barat yang telah maju. Teori ini membuat program kemasyarakatan yang seolah bersifat filantropis. Masyarakat negara berkembang kemudian beranggapan bahwa yang dinamakan negara maju adalah negara-negara barat sehingga mereka melakukan social movement. Pada dasarnya negara maju seolah ingin mengentaskan kemiskinan pada negara berkembang, tetapi sebenarnya mereka membuat sebuah pasar untuk barang yang mereka produksi. 

Pada teori ini negara berkembang beranggapan dengan mengganti budaya mereka dengan budaya barat maka kemiskinan akan hilang. Tetapi yang akan terjadi jika dilakukan modernisasi adalah penghapusan beberapa bidang sehingga kultur yang ada juga akan terhapus. Jika itu terjadi maka akan ada perkembangan tetapi tanpa kualitas. Contohnya adalah miskin identik dengan masyarakat terbelakang yang kemudian diidentikkan dengan masasyarakat tradisional. Dalam pasar tradisional masih digunakan sistem barter sedangkan budaya barat yang menggunakan paham kapitalis tidak mengenal barter lagi. Kemudian setelah adanya modernisasi lama-kelamaan sistem barter mulai hilang di negara kita. Barter kemudian dianggap suatu hal yang tidak menghasilkan keuntungan maksimal.

b. Dependensi: dependensi diartikan ketergantungan. Negara berkembang masih sangat ergantung pada negara-negara lain. Hal tersebut menjadi faktor kemiskinan negara sendiri karena tidak ada effort untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut. Negara berkembang sudah memiliki kebiasaan untuk memperoleh apapun dari negara lain sehingga mau tak mau semua bidang menjadi komoditi jual beli asing. Jika ketergantungan ini terus berlanjut maka hutang negara kepada negara lain tidak akan terus usai bahkan negara akan menjadi negara terjajah secara tidak langsung. Masyarakat negara berkembang yang miskin kemudian hanya mengandalkan bantuan dari pihak-pihak luar sehingga mematikan produktifitas mereka. Solusi yang ditawarkan adalah membuat negara yang mandiri, dan membangun karakter bangsa yang percaya diri. Dengan kemandirian tersebut diharapkan negara tidak lagi bergantung dengan pihak asing dan dapat mengentaskan kemiskinannya sendiri. Contohnya adalah dengan mempromosikan produk-produk dalam negeri. Dengan promosi tersebut diharapkan masyarakat tidak bergantung pada produk asing yang kualitasnya sama dengan produk sendiri, tetapi harganya lebih mahal. Dengan itu maka akan muncul semangat untuk berproduksi lagi.

c. Institusi lokal: hal yang satu ini sangatlah penting dalam proses pembangunan karena dengan adanya institusi lokal maka masyarakat akan tergerak. Institusi lokal menjadi sebuah wadah yang dapat mencakup masyarakat hingga pelosok sehingga dalam menumbuhkan semangat untuk bangkit peluangnya sangat besar. Masyarakat dapat tersadarkan dan mulai membenahi hidup mereka. Masyarakat yang miskin bisa kemudian terognaisasi dan terbantu dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Institusi lokal kemudian menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Pengentasan yang dibuat oleh institusi sosial adalah pemberdayaan masayrakat sendiri. Diharapkan dengan danaya pemberdayaan tersebut maka kesejahteraan dapat terwujudkan. Contohnya adalah peran institusi lokal dalam pembangunan desa. Disini perean mereka sanagatlah kuat karena dibutuhkan kerjasama dan pengorganisasian. Sehingga apabila berhasil maka permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan di desa dapat terselesaikan.
-Read More
• • •

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR INDIA VS INDONESIA

KEBIJAKAN SEKTOR SOSIAL
1. INDIA
Pembangunan ekonomi di India berjalan dengan cukup baik dan proporsional. Skema yang digunakan berupa skema jaminan kerja pedesaan (rural employment guarantee scheme). Skema ini melihat perindustrian dari barat, khususnya Inggris yang secara struktural telah mengajarkan banyak hal kepada pemerintahan India sendiri. Dari skema itu, pemerintah India memulai beberapa program seperti pelatihan kaum perempuan desa di bidang teknik. Hal ini dimaksudkan agar pemberdayaan perempuan dapat dilakukan untuk menekan angka kemiskinan. Pelatihan-pelatihan ini juga mengingat India sebagai negara yang pertumbuhan teknologinya pesat sehingga mengharuskan warganya untuk melek teknologi dan berusaha memanfaatkan keadaan itu sebaik mungkin. Skema ini dijalankan di pedesaan, dimana kaum perempuan masih banyak yang menganggur dan tidak dapat mengikuti arus pekerjaan di wilayah urbanisasi. India mengharapkan dengan jaminan kerja pedesaan ini masyarakat dapat berkontribusi seutuhnya dalam mewujudkan negara yang perekonomiannya baik. Sedangkan dalam hal pemberian sangsi sosial, India terkenal dengan kebersamaannya. Jika ada pelanggaran sosial yang terjadi maka tidak jarang mereka memberikan hukuman berupa hukuman fisik ditempat oleh teman-teman mereka sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan rasa percaya dan tanggungjawab pada sesama sehingga hukum konstitusi di India sebenarnya sudah terwakilkan dengan keadaan sosial yang seperti ini.



2. INDONESIA
Di Indonesia, kebijakan pembangunan sektor sosial berjalan baik. Dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan semua masyarakatnya, banyak program dan skema jaminan sosial yang diluncurkan. Namun yang paling dititik beratkan adalah kemampuan masyarakat untuk mengembangkan lapangan pekerjaan sendiri sehingga tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Kemampuan individu dalam membentengi diri dari arus globalisasi yang mulai tidak terkendali juga menjadi salah satu agenda pemerintah. Bahkan rencananya pemerintah ingin mengadakan sebuah program untuk menguatkan rasa nasionalisme dan pertahanan cinta budaya negara sendiri. Skema yang banyak digunakan tidak jauh dengan India yaitu dengan pemberdayaan masyarakat desa. Di pedesaan sendiri bantuan-bantuan seperti pelatihan ketrampilan menjadi sasaran utama kucuran dana bantuan yang datang baik dari pemerintah sendiri maupun pihak swasta.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR EKONOMI

1. INDIA
India mampu mempertahankan perekonomiannya di angka stabil dalam rentan waktu yang lama sehingga sekarang hasil yang dicapai India pertumbuhan ekonominya mencapai 6,1 persen pada tahun 2012, yang didukung oleh fundamental perekonomian yang kuat dan tingkat tabungan domestik yang tinggi. Keadaan ini membawa India ke peringkat 4 dari segi Paritas Daya Beli (PPP). Kebijakan pemerintah India dengan menggiatkan konsumsi produk dalam negeri sehingga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi meminimalisir keborosan terhadap produk luar. Mengingat banyak industri yang berdiri di negara ini, India tidak menyia-nyiakan kesempatan ini baik dalam produksi ekspornya hingga menjadikan India secara produksi lebih baik dari Indonesia. Namun begitu, pemerintahan India belum berniat melakukan politik ekonomi dumping karena masih banyaknya kebutuhan yang bisa didapatkan dari negara-negara sekitarnya. Selain itu India juga membantu perekonomian masyarakatnya baik dengan simpan pinjam maupun bantuan langsung tunai.

2. INDONESIA
Sedangkan di Indonesia, kebijakan pembangunan di bidang ekonomi meliputi peraturan kebijakan ekspor-impor, pemberian bantuan uang tunai, hingga program pengembangan usaha mikro bagi rakyat. Di indonesia sendiri untuk pengembangan usaha mikro sangat didukung pemerintah mengingat baru-baru ini terjadi PHK besar-besaran di Jakarta. Diharapkan dengan begitu masyarakat dapat mencari pendapatan secara mandiri dan inovatif. Selain itu kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia sepertinya masih belum seimbang karena peningkatan perekonomian di ditinjau lebih lanjut merupakan hasil dari masuknya perusahaan luar negeri yang kemudian berdiri di Indonesia. Hal ini menjadi rancu karena bukan berarti dengan masuknya perusahaan dan perindustrian tersebut Indonesia dapat dikatakan selamat perekonomiannya, namun diindikasikan peningkatan tersebut hanya berjalan di tingkat masyarakat lapisan atas saja, tidak merata hingga masyarakat lapisan bawah atau masyarakat miskin. Yang pasti yaitu kebijakan pembangunan di Indonesia berangkat dari akar rumput, dengan mencoba mengangkat kemiskinan dari lapisan paling bawah sehingga kesejahteraan di negara ini merata.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PENDIDIKAN

1. INDIA
India menegaskan bahwa pendidikan di sana merupakan sesuatu yang harus diwajibkan dan diatur dalam undang-undang kenegaraan. Usaha yang dilakukan dalam mendongkrak pendidikan di India dimuali dari pelatihan keuangan untuk banyak sekolah di India hingga mencapai pelosok-pelosok daerah. Sistem pendidikan India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19 yang merupakan rekomendasi dari Macaulay. Struktur tradisional tidaklah dikenal oleh pemerintahan Inggris dan struktur demikian telah dihapuskan pada saat itu juga. Sedangkan Mahatma Gandhi menjelaskan bahwa sistem pendidikan tradisional merupakan suatu pohon ilmu yang sangat indah, namun telah dihancurkan selama berkuasanya Inggris di negara tersebut. Dalam kurun waktu 1979-80, Pemerintah India melalui Departemen Pendidikan meluncurkan suatu program bernama Non-Formal Education (NFE) untuk anak-anak berumur kelompok 6 hingga 14 tahun yang tidak dapat bergabung dalam sekolah reguler. Anak-anak ini termasuk mereka yang putus sekolah, anak yang sedang bekerja, anak-anak dari area yang tidak terdapat akses untuk sekolah, dan sebagainya. Fokus utama dari pola ini ditujukan untuk sepuluh negara bagian yang memilik pendidikan terbelakang. Selanjutnya, program ini diteruskan untuk daerah pedalaman termasuk daerah perbukitan, pedesaan, dan gurun di negara-negara bagian lainnya. Hingga kini program tersebut masih berlangsung di 25 negara bagian. 100% perbantuan diberikan kepada organisasi sosial secara sukarela untuk menjalankan pusat NFE tersebut. Banyak pihak yang juga mengkritisi terhadap kebijakan reservasi berdasarkan kasta, bahasa, dan agama dalam sistem pendidikan India. Pada kenyataannya hanya sedikit kasta rendah yang memperoleh manfaat dari reservasi tersebut dan juga terjadinya pemalsuan surat keterangan kasta dalam jumlah yang cukup banyak. Lembaga pendidikan juga memberikan kesempatan kepada kaum minoritas (selain Hindu) atau minoritas status bahasa. Sedangkan permasalahan yang muncul di pendidikan india adalah korupsi yang menjamur di India yang mana memakan banyak dana pengucuran pembiayaan sekolah. Korupsi yang terjadi ini sangat menggiurkan karena pada dasarnya pemerintahan India memberikan dana subsidi yang sangat besar di sektor pendidikannya.

2. INDONESIA
Di Indonesia anggaran pendidikan memang sudah diberikan yaitu sebesar 20% dari anggaran negara. Standar pendidikannya pun tidak serumit India karena hampir semuanya telah diberikan otoritas daerah masing-masing. Namun pembiayaan yang diberikan pemerintah sendiri masih diragukan karena masih banyak kalangan yang mempertanyakan anggaran sebesar itu apakah digunakan seluruhnya untuk subsidi pendidikan (pengajaran) ataukah sebagai gaji para pengajar. Beberapa tahun yang lalu pemerintah Indonesia telah memberlakukan wajib belajar 9 tahun dimana pemerintah memberikan Biaya Operasional Sekolah (BOP) hingga Sekolah menengah Pertama. Biaya yang dikenakan kepada mereka adalah 0, namun disinyalir masih ada penarikan uang untuk seragam maupun buku sekolah. Sedangnyan untuk Sekolah Menengah Atas dan Universitas, pemerintah belum memberikan kepastian untuk membebaskan pembiayaan karena tuntutas fasilitas yang tinggi membutuhkan pembiayaan yang tinggi pula. Sehingga jika dibandingkan dengan India yang telah memberikan subsidi bagi warga negaranya hingga Universitas yang membuat dana kuliah dalam setahunnya menyentuh Rp 40.000,-. Masyarakat sendiri pada dasarnya menyadari akan kesulitan negara dalam mencover semua biaya pendidikan hingga perguruan tinggi, namun mereka juga tetap berharap jika pemerintah mampu mensubsidi warga negaranya untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Permasalahan yang muncul juga di dalam sistem pendidikan Indonesia yang juga masih ada masalah korupsi yang ditemukan saat audit.
-Read More
• • •

Tiga Teori Pembangunan serta Implikasinya ke Indonesia dan India

Ada tiga model teori pembangunan yang secara umum yaitu modernisasi, dependensi, dan institusi lokal serta berikut ini implikasinya di India dan Indonesia.

a. Modernisasi: penanaman paham kepada negara berkembang untuk mengadopsi budaya-budaya negara barat yang telah maju. Teori ini membuat program kemasyarakatan yang seolah bersifat filantropis. Masyarakat negara berkembang kemudian beranggapan bahwa yang dinamakan negara maju adalah negara-negara barat sehingga mereka melakukan social movement. Pada dasarnya negara maju seolah ingin mengentaskan kemiskinan pada negara berkembang, tetapi sebenarnya mereka membuat sebuah pasar untuk barang yang mereka produksi. Pada teori ini negara berkembang beranggapan dengan mengganti budaya mereka dengan budaya barat maka kemiskinan akan hilang. Tetapi yang akan terjadi jika dilakukan modernisasi adalah penghapusan beberapa bidang sehingga kultur yang ada juga akan terhapus. Jika itu terjadi maka akan ada perkembangan tetapi tanpa kualitas.

India sebagai negara bekas jajahan Inggris, memiliki modal besar di bidang teknologi sehingga tidak sedikit ditemukan sekolah-sekolah yang foskus teknologi dan mesin. Merupakan sebuah keberuntungan negara India sebagai bekas jajahan Inggris karena bukan hanya industrialisasi yang berkembang merupakan terapan dari negara maju itu, namun juga dari segi eksploitasi berbeda dengan negara Jepang. Jepang ketika menjajah maka akan mengekploitasi besar-besaran negara jajahannya. Bukan hanya itu, pendidikan juga dibatasi oleh pemerintah Jepang agar masyarakat di daerah jajahan mereka tidak bisa menentang apa yang mereka lakukan. Sehingga keadaan India ini memudahkannya untuk mengadopsi budaya serta sistem kehidupan barat secara efisien. Sebagai negara berkembang, modernisasi di india lebih mendekati kemajuan dibidang industrial, namun untuk pendekatan budaya mereka beradaptasi lebih lama terhadap budaya barat dikarenakan sistem keagamaan serta budaya India sendiri yang sangat kental. Namun ada yang bisa diacungi jempol untuk modernisasi di India. Meskipun nilai modernisasi pada hakikatnya adalah menciptakan kekuasaan semu negara maju atas negara berkembang, namun India berhasil membuktikan bahwa negara mereka ternyata dengan perlahan namun pasti dapat memperoleh kursi yang layak di dunia internasional.

Sedangkan Indonesia, sebuah negara berkembang yang ketika lepas dari penjajahan memiliki keadaan negara yang bisa dikatakan jauh lebih baik dari India, beberapa tahun belakangan ini sepertinya mulai tertinggal di belakangnya. Modernisasi di Indonesia sendiri lebih pada peleburan budaya asli Indonesia dengan budaya pendatang atau bisa disebut budaya barat. Kebanyakan mereka berkiblat pada kehidupan di negara-negara maju dengan mengkonsumsi produk luar tanpa filter seimbang. Akibatnya adalah tingginya tingkat konsumsi masyakat tidak diiringi pendapatan yang sesuai dan cenderung boros. Masyarakat Indonesia yang memang memiliki daya adaptasi tinggi sepertinya mulai salah dalam hal modernisasi, mereka menjadi dikuasai pasar bebas dan tidak bisa lepas daripadanya. Yang disayangkan adalah Indonesia yang dinilai memiliki budaya kuat seperti halnya India, dengan mudahnya melunturkan kebudayaan mereka, bahkan sekarang sudah jarang sekali ditemukan generasi mudanya yang peduli dengan masalah budaya. Sedangkan jika ditilik lewat industrialisasinya, Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan India. Di Indonesia, pabrik-pabrik yang berdiri merupakan pabrik luar negeri yang hanya menetap di negara ini. Dengan kata lain Indonesia sendiri belum memiliki industrialisasi pribadinya secara spesifik sempurna.

b. Dependensi: dependensi diartikan ketergantungan. Negara berkembang masih sangat tergantung pada negara-negara lain. Hal tersebut menjadi faktor kemiskinan negara sendiri karena tidak ada effort untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut. Negara berkembang sudah memiliki kebiasaan untuk memperoleh apapun dari negara lain sehingga mau tak mau semua bidang menjadi komoditi jual beli asing. Jika ketergantungan ini terus berlanjut maka hutang negara kepada negara lain tidak akan terus usai bahkan negara akan menjadi negara terjajah secara tidak langsung. Masyarakat negara berkembang yang miskin kemudian hanya mengandalkan bantuan dari pihak-pihak luar sehingga mematikan produktifitas mereka. Solusi yang ditawarkan adalah membuat negara yang mandiri, dan membangun karakter bangsa yang percaya diri. Dengan kemandirian tersebut diharapkan negara tidak lagi bergantung dengan pihak asing dan dapat mengentaskan kemiskinannya sendiri. 

Di India dan Indonesia, keadaan ketergantungan ini masih tetap terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya setiap negara memang tidak bisa terlepas dari ketergantungan atas negara lain sehingga mereka mengadakan kerjasama antar negara dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Namun hal ini juga tidak bisa jauh dari kepentingan negara lain dalam eksplorasi di negara yang notabene masih mengusung nama negara berkembang. Meskipun India dan Indonesia telah mampu membangun negaranya melalui program-program pengentasan kemiskinan namun masyarakat miskin masih tetap ada di daerah yang seringkali belum tersentuh program-program pemerintah dengan alassan distribusi maupun struktur yang sulit dicapai.

c. Institusi lokal: hal yang satu ini sangatlah penting dalam proses pembangunan karena dengan adanya institusi lokal maka masyarakat akan tergerak. Institusi lokal menjadi sebuah wadah yang dapat mencakup masyarakat hingga pelosok sehingga dalam menumbuhkan semangat untuk bangkit peluangnya sangat besar. Masyarakat dapat tersadarkan dan mulai membenahi hidup mereka. Masyarakat yang miskin bisa kemudian terorganisasi dan terbantu dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Institusi lokal kemudian menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Pengentasan yang dibuat oleh institusi sosial adalah pemberdayaan masyarakat sendiri. Diharapkan dengan danaya pemberdayaan tersebut maka kesejahteraan dapat terwujudkan. 

Di India, menguatan institusi lokal sangat didorong sebegitu kuatnya dengan tujuan agar negara ini mampu membangun kesejahteraannya dari dasar. Karena di india masih memiliki nilai kekerabatan yang besar, maka tidak heran jika dalam sebuah kebikjakan yang ditentukan pemerintahan di sana berjalan baik jika sudah diterima masyarakat, bahkan akan di dorong dengan optimal karena warga India menyadari akan keberhasilan kebijakan itu tidak lain adalah untuk kebaikan bersama.

Sedangkan di Indonesia, sudah banyak institusi lokal yang digerakkan dalam rangka menganalisis kebutuhan dasar masyarakat Indonesia sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah akan berjalan relevan. Bukan hanya itu, di Indonesia terdapat namyak sekali organisasi yang menjadi wadah yang baik dan mencoba dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah sebagai fasilitator masyarakat di setiap lapisannya. Namun yang menjadi masalah di Indonesia adalah masih banyaknya masyarakat yang tidak peduli kepentingan bersama sehingga sarat kecurangan di dalam sebuah institusi atau organisasi itu sendiri.
-Read More
• • •