KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR INDIA VS INDONESIA

KEBIJAKAN SEKTOR SOSIAL
1. INDIA
Pembangunan ekonomi di India berjalan dengan cukup baik dan proporsional. Skema yang digunakan berupa skema jaminan kerja pedesaan (rural employment guarantee scheme). Skema ini melihat perindustrian dari barat, khususnya Inggris yang secara struktural telah mengajarkan banyak hal kepada pemerintahan India sendiri. Dari skema itu, pemerintah India memulai beberapa program seperti pelatihan kaum perempuan desa di bidang teknik. Hal ini dimaksudkan agar pemberdayaan perempuan dapat dilakukan untuk menekan angka kemiskinan. Pelatihan-pelatihan ini juga mengingat India sebagai negara yang pertumbuhan teknologinya pesat sehingga mengharuskan warganya untuk melek teknologi dan berusaha memanfaatkan keadaan itu sebaik mungkin. Skema ini dijalankan di pedesaan, dimana kaum perempuan masih banyak yang menganggur dan tidak dapat mengikuti arus pekerjaan di wilayah urbanisasi. India mengharapkan dengan jaminan kerja pedesaan ini masyarakat dapat berkontribusi seutuhnya dalam mewujudkan negara yang perekonomiannya baik. Sedangkan dalam hal pemberian sangsi sosial, India terkenal dengan kebersamaannya. Jika ada pelanggaran sosial yang terjadi maka tidak jarang mereka memberikan hukuman berupa hukuman fisik ditempat oleh teman-teman mereka sendiri. Hal ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan rasa percaya dan tanggungjawab pada sesama sehingga hukum konstitusi di India sebenarnya sudah terwakilkan dengan keadaan sosial yang seperti ini.



2. INDONESIA
Di Indonesia, kebijakan pembangunan sektor sosial berjalan baik. Dengan upaya pemerintah untuk memberdayakan semua masyarakatnya, banyak program dan skema jaminan sosial yang diluncurkan. Namun yang paling dititik beratkan adalah kemampuan masyarakat untuk mengembangkan lapangan pekerjaan sendiri sehingga tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Kemampuan individu dalam membentengi diri dari arus globalisasi yang mulai tidak terkendali juga menjadi salah satu agenda pemerintah. Bahkan rencananya pemerintah ingin mengadakan sebuah program untuk menguatkan rasa nasionalisme dan pertahanan cinta budaya negara sendiri. Skema yang banyak digunakan tidak jauh dengan India yaitu dengan pemberdayaan masyarakat desa. Di pedesaan sendiri bantuan-bantuan seperti pelatihan ketrampilan menjadi sasaran utama kucuran dana bantuan yang datang baik dari pemerintah sendiri maupun pihak swasta.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR EKONOMI

1. INDIA
India mampu mempertahankan perekonomiannya di angka stabil dalam rentan waktu yang lama sehingga sekarang hasil yang dicapai India pertumbuhan ekonominya mencapai 6,1 persen pada tahun 2012, yang didukung oleh fundamental perekonomian yang kuat dan tingkat tabungan domestik yang tinggi. Keadaan ini membawa India ke peringkat 4 dari segi Paritas Daya Beli (PPP). Kebijakan pemerintah India dengan menggiatkan konsumsi produk dalam negeri sehingga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi meminimalisir keborosan terhadap produk luar. Mengingat banyak industri yang berdiri di negara ini, India tidak menyia-nyiakan kesempatan ini baik dalam produksi ekspornya hingga menjadikan India secara produksi lebih baik dari Indonesia. Namun begitu, pemerintahan India belum berniat melakukan politik ekonomi dumping karena masih banyaknya kebutuhan yang bisa didapatkan dari negara-negara sekitarnya. Selain itu India juga membantu perekonomian masyarakatnya baik dengan simpan pinjam maupun bantuan langsung tunai.

2. INDONESIA
Sedangkan di Indonesia, kebijakan pembangunan di bidang ekonomi meliputi peraturan kebijakan ekspor-impor, pemberian bantuan uang tunai, hingga program pengembangan usaha mikro bagi rakyat. Di indonesia sendiri untuk pengembangan usaha mikro sangat didukung pemerintah mengingat baru-baru ini terjadi PHK besar-besaran di Jakarta. Diharapkan dengan begitu masyarakat dapat mencari pendapatan secara mandiri dan inovatif. Selain itu kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia sepertinya masih belum seimbang karena peningkatan perekonomian di ditinjau lebih lanjut merupakan hasil dari masuknya perusahaan luar negeri yang kemudian berdiri di Indonesia. Hal ini menjadi rancu karena bukan berarti dengan masuknya perusahaan dan perindustrian tersebut Indonesia dapat dikatakan selamat perekonomiannya, namun diindikasikan peningkatan tersebut hanya berjalan di tingkat masyarakat lapisan atas saja, tidak merata hingga masyarakat lapisan bawah atau masyarakat miskin. Yang pasti yaitu kebijakan pembangunan di Indonesia berangkat dari akar rumput, dengan mencoba mengangkat kemiskinan dari lapisan paling bawah sehingga kesejahteraan di negara ini merata.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SEKTOR PENDIDIKAN

1. INDIA
India menegaskan bahwa pendidikan di sana merupakan sesuatu yang harus diwajibkan dan diatur dalam undang-undang kenegaraan. Usaha yang dilakukan dalam mendongkrak pendidikan di India dimuali dari pelatihan keuangan untuk banyak sekolah di India hingga mencapai pelosok-pelosok daerah. Sistem pendidikan India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19 yang merupakan rekomendasi dari Macaulay. Struktur tradisional tidaklah dikenal oleh pemerintahan Inggris dan struktur demikian telah dihapuskan pada saat itu juga. Sedangkan Mahatma Gandhi menjelaskan bahwa sistem pendidikan tradisional merupakan suatu pohon ilmu yang sangat indah, namun telah dihancurkan selama berkuasanya Inggris di negara tersebut. Dalam kurun waktu 1979-80, Pemerintah India melalui Departemen Pendidikan meluncurkan suatu program bernama Non-Formal Education (NFE) untuk anak-anak berumur kelompok 6 hingga 14 tahun yang tidak dapat bergabung dalam sekolah reguler. Anak-anak ini termasuk mereka yang putus sekolah, anak yang sedang bekerja, anak-anak dari area yang tidak terdapat akses untuk sekolah, dan sebagainya. Fokus utama dari pola ini ditujukan untuk sepuluh negara bagian yang memilik pendidikan terbelakang. Selanjutnya, program ini diteruskan untuk daerah pedalaman termasuk daerah perbukitan, pedesaan, dan gurun di negara-negara bagian lainnya. Hingga kini program tersebut masih berlangsung di 25 negara bagian. 100% perbantuan diberikan kepada organisasi sosial secara sukarela untuk menjalankan pusat NFE tersebut. Banyak pihak yang juga mengkritisi terhadap kebijakan reservasi berdasarkan kasta, bahasa, dan agama dalam sistem pendidikan India. Pada kenyataannya hanya sedikit kasta rendah yang memperoleh manfaat dari reservasi tersebut dan juga terjadinya pemalsuan surat keterangan kasta dalam jumlah yang cukup banyak. Lembaga pendidikan juga memberikan kesempatan kepada kaum minoritas (selain Hindu) atau minoritas status bahasa. Sedangkan permasalahan yang muncul di pendidikan india adalah korupsi yang menjamur di India yang mana memakan banyak dana pengucuran pembiayaan sekolah. Korupsi yang terjadi ini sangat menggiurkan karena pada dasarnya pemerintahan India memberikan dana subsidi yang sangat besar di sektor pendidikannya.

2. INDONESIA
Di Indonesia anggaran pendidikan memang sudah diberikan yaitu sebesar 20% dari anggaran negara. Standar pendidikannya pun tidak serumit India karena hampir semuanya telah diberikan otoritas daerah masing-masing. Namun pembiayaan yang diberikan pemerintah sendiri masih diragukan karena masih banyak kalangan yang mempertanyakan anggaran sebesar itu apakah digunakan seluruhnya untuk subsidi pendidikan (pengajaran) ataukah sebagai gaji para pengajar. Beberapa tahun yang lalu pemerintah Indonesia telah memberlakukan wajib belajar 9 tahun dimana pemerintah memberikan Biaya Operasional Sekolah (BOP) hingga Sekolah menengah Pertama. Biaya yang dikenakan kepada mereka adalah 0, namun disinyalir masih ada penarikan uang untuk seragam maupun buku sekolah. Sedangnyan untuk Sekolah Menengah Atas dan Universitas, pemerintah belum memberikan kepastian untuk membebaskan pembiayaan karena tuntutas fasilitas yang tinggi membutuhkan pembiayaan yang tinggi pula. Sehingga jika dibandingkan dengan India yang telah memberikan subsidi bagi warga negaranya hingga Universitas yang membuat dana kuliah dalam setahunnya menyentuh Rp 40.000,-. Masyarakat sendiri pada dasarnya menyadari akan kesulitan negara dalam mencover semua biaya pendidikan hingga perguruan tinggi, namun mereka juga tetap berharap jika pemerintah mampu mensubsidi warga negaranya untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Permasalahan yang muncul juga di dalam sistem pendidikan Indonesia yang juga masih ada masalah korupsi yang ditemukan saat audit.
• • •

0 comment:

Posting Komentar

Kindly write your comment