Sejarah Kemiskinan dalam Pembangunan Masyarakat

1. Asal usul orang miskin dalam perkembangan sejarah kemasyarakatan dimulai dari munculnya hak-hak kepemilikan individual. Saat itu masyarakat mulai dikenalkan dengan paham kapitalisme, yaitu paham yang mengutamakan individual dalam proses produksi. Sebelumnya, masyarakat hanya dihadapkan dengan kebutuhan mereka dan cara pemenuhannya, tidak meliputi hak kepemilikan sehingga barang-barang pemenuhan yang ada masih bisa dikatakan milik bersama. Namun ketika paham kapitalisme mulai masuk, masyarakat kemudian dikenalkan dengan hak kepemilikan yaitu hak untuk menyimpan dan melipat gandakan harta kekayaan mereka sendiri. Dari sinilah mulai banyak individu yang kehilangan hak kepemilikan. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan keterbatasan akses dalam menjangkaunya. 

Setelah munculnya paham tersebut, kemudian kalangan masyarakat yang memiliki akses lebih tentu saja dapat memenuhi kebutuhannya. Harta dan kekayaan kemudian menjadi indikator sebuah kemiskinan. Orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dianggap orang mampu, dan yang tidak bisa memenuhinya dianggap orang miskin. Kemudian negara dan pemerintah menawarkan kebijakan publik dan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Namun yang terjadi adalah pelayanan itu dinikmati oleh orang yang sekali lagi, mempunyai akses menjangkaunya. Karena paham yang ada adalah kapitalisme, maka keadaan membirakan adanya persaingan yang semakin mempertinggi ketimpangan sosial.

Kemudian muncullah kritik atas kapitalisme dan menawarkan paham sosialisme. Kapitalisme saat itu dianggap tidak pernah bisa menimbulkan prosperity atau kesejahteraan karena pesaingan yang terus terjadi. Sedangkan paham sosialisme sendiri merupakan paham yang menjelaskan tentang kepemilikan bersama sehingga diharapkan tidak ada orang miskin. Tetapi paham sosialisme kemudian dianggap tidak adil karena menghilangkan hak privasi dan kekayaan seseorang yang milik pribadi. Tidak lama kemudian ditawarkan kembali paham komunisme yang dianggap sebagai paham utopis (makmur sejahtera) karena tidak ada kepemilikan. Namun paham itu tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di negara. Sampai saat ini dianggap paham kapitalis yang masih berlaku karena masih banyak masyarakat miskin dan ketimpangan-ketimpangan sosial.

Yang kedua adalah asal usul orang miskin dalam model produksi. Polony menggambarkan tiga proses produksi dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

A. Comunal Property Right: masih menggunakan sistem barter dengan proses ekonomi dan distribusi.

B. Semi Property Right: masih adanya campuran dari Comunal Property Right dengan Individual Property Right. Pada bagian ini merupakan subsistem dimana sudah ada produksi untuk konsumsi diri sendiri.

C. Individual Property Right: semuanya sudah berubah menjadi ekonomi. Munculnya persaingan komersial dan kapitalisme.

Pada poin diatas terlihat bagaimana proses kemiskinan terjadi secara tidak langsung. Ekonomi yang awalnya tumbuh melekat (embeded) di kehidupan masyarakat, kemudian lama-kelamaan memisahkan diri menjadi disembeded dan menguasai segalanya. Ekonomi kemudian juga tidak bisa dicampur tangani oleh pemerintah maupun negara sehingga berjalan sesuai dengan pasar. Efeknya, terjadi kesenjangan sosial karena persaingan komersialisme menyebabkan harta kekayaan kemudian menjadi faktor utama untuk memenuhi kebutuhannya. Secara otomatis orang yang tidak mempunyai kekayaan akan tidak bisa berproduksi dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Tiga model teori pembangunan yang mengkonseptualisasikan kemiskinan yaitu modernisasi, dependensi, dan institusi lokal.

a. Modernisasi: penanaman paham kepada negara berkembang untuk mengadopsi budaya-budaya negara barat yang telah maju. Teori ini membuat program kemasyarakatan yang seolah bersifat filantropis. Masyarakat negara berkembang kemudian beranggapan bahwa yang dinamakan negara maju adalah negara-negara barat sehingga mereka melakukan social movement. Pada dasarnya negara maju seolah ingin mengentaskan kemiskinan pada negara berkembang, tetapi sebenarnya mereka membuat sebuah pasar untuk barang yang mereka produksi. 

Pada teori ini negara berkembang beranggapan dengan mengganti budaya mereka dengan budaya barat maka kemiskinan akan hilang. Tetapi yang akan terjadi jika dilakukan modernisasi adalah penghapusan beberapa bidang sehingga kultur yang ada juga akan terhapus. Jika itu terjadi maka akan ada perkembangan tetapi tanpa kualitas. Contohnya adalah miskin identik dengan masyarakat terbelakang yang kemudian diidentikkan dengan masasyarakat tradisional. Dalam pasar tradisional masih digunakan sistem barter sedangkan budaya barat yang menggunakan paham kapitalis tidak mengenal barter lagi. Kemudian setelah adanya modernisasi lama-kelamaan sistem barter mulai hilang di negara kita. Barter kemudian dianggap suatu hal yang tidak menghasilkan keuntungan maksimal.

b. Dependensi: dependensi diartikan ketergantungan. Negara berkembang masih sangat ergantung pada negara-negara lain. Hal tersebut menjadi faktor kemiskinan negara sendiri karena tidak ada effort untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut. Negara berkembang sudah memiliki kebiasaan untuk memperoleh apapun dari negara lain sehingga mau tak mau semua bidang menjadi komoditi jual beli asing. Jika ketergantungan ini terus berlanjut maka hutang negara kepada negara lain tidak akan terus usai bahkan negara akan menjadi negara terjajah secara tidak langsung. Masyarakat negara berkembang yang miskin kemudian hanya mengandalkan bantuan dari pihak-pihak luar sehingga mematikan produktifitas mereka. Solusi yang ditawarkan adalah membuat negara yang mandiri, dan membangun karakter bangsa yang percaya diri. Dengan kemandirian tersebut diharapkan negara tidak lagi bergantung dengan pihak asing dan dapat mengentaskan kemiskinannya sendiri. Contohnya adalah dengan mempromosikan produk-produk dalam negeri. Dengan promosi tersebut diharapkan masyarakat tidak bergantung pada produk asing yang kualitasnya sama dengan produk sendiri, tetapi harganya lebih mahal. Dengan itu maka akan muncul semangat untuk berproduksi lagi.

c. Institusi lokal: hal yang satu ini sangatlah penting dalam proses pembangunan karena dengan adanya institusi lokal maka masyarakat akan tergerak. Institusi lokal menjadi sebuah wadah yang dapat mencakup masyarakat hingga pelosok sehingga dalam menumbuhkan semangat untuk bangkit peluangnya sangat besar. Masyarakat dapat tersadarkan dan mulai membenahi hidup mereka. Masyarakat yang miskin bisa kemudian terognaisasi dan terbantu dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Institusi lokal kemudian menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Pengentasan yang dibuat oleh institusi sosial adalah pemberdayaan masayrakat sendiri. Diharapkan dengan danaya pemberdayaan tersebut maka kesejahteraan dapat terwujudkan. Contohnya adalah peran institusi lokal dalam pembangunan desa. Disini perean mereka sanagatlah kuat karena dibutuhkan kerjasama dan pengorganisasian. Sehingga apabila berhasil maka permasalahan kemiskinan dan keterbelakangan di desa dapat terselesaikan.
• • •

0 comment:

Posting Komentar

Kindly write your comment