Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Perpajakan

Pengertian dan Undang-undang Perpajakan
Unsur-unsur dalam sebuah negara salah satunya adalah warga Negara. Warga Negara merupakan rakyat yang menetap di suatu wilayah dan ada hubungannya dengan Negara. Dalam hubungannya, warga Negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara. Salah satu kewajiban dari warga negara adalah kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini diatur dalam UU No 6 tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi UU No.28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Undang-undang yang mengatur pemungutan pajak pusat terdiri atas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengategorikan pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor;, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau pajak kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis-jenis Pajak
1. Menurut golongannya
a. Pajak langsung
Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpiahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung 
Pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan pada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPh)

2. Menurut sifat
a. Pajak Subjektif
Pajak yang didasarkan pada subjek pajak tersebut (keadaan wajib pajak). Contoh: pajak penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif
Pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

3. Menurut lembaga pemungutnya
a. Pajak pusat
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea materi, Pajak pertambahan Nilai, dan Pajak penjualan atas barang mewah
b. Pajak daerah
Pajak pungutan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi lagi atas:
- Pajak Provinsi, Contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak penerangan jalan.

Jenis-jenis Pajak secara terperinci:
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara di atasnya. 
Tarif pajak jenis ini dapat berubah menurut kebijakan dari pemerintah, ketentuannya dapat serendah-rendahnya 5% atau setinggi-tingginya 10%.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas tanah (bumi) serta bangunan yang dimiliki seseorang. Pajak ini diatur dalam Undang- undang no. 12 Tahun 1994. Tarif PBB saat ini ditetapkan sebesar 0.5% 
Dasar penetapan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah besarnya harga jual tanah atau bangunan yang bersangkutan apabila dijual. Dalam masing-masing daerah NJOP berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan besarnya presentase untuk menentukan Nilai Jual Kena Pajak.
Pajak ini digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.

3. Pajak Penghasilan (PPh). 
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). 
Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

5. Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen (berbentu seperti perangko), seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
Materi juga memiliki nilai seperti perangko. Nilai yg dimiliki pada saat ini adalah RP 3000,00 dan Rp 6000,00.
- Untuk surat yang mempunyai nilai uang kurang dari RP 250.000,00 tidak dikenakan bea materi.
- Untuk surat yang mempunyai nilai antara RP 250.000,00 sampai dengan RP 1.000.000,00 dikenakan bea materi sebesar RP 3000,00
- Untuk surat yang bernilai diatas RP 1.000.000,00 dikenakan bea materi dengan tarif RP 6000,00.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan. 

Fungsi Pajak 
1. Fungsi Budgeter
Dalam fungsi ini pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Fungsi Alokasi
Perolehan pajak akan dialokasikan pemerintah dalm pelayanan sosial dan sebagainya. Pajak dapat dialokasikan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatah, atau perumahan agar semua dapat berkembang.

3. Fungsi Distribusi
Pajak dapat digunakan sebagai alat pemerataan pendapatan. Dengan cara mengenakan pajak tinggi untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Pajak ini juga dapat dipergunakan dan disebarkan ke berbagai sektor pembangunan dan berbagai wilayah pembangunan secara merata.

4. Fungsi Regulasi Pajak berfungsi sebagai salah satu alat pengatur kegiatan ekonomi. Jika perekonomian mengalami kecenderungan terjadinya inflasi, maka pajak dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pengendaliannya. Pemerintah dapat menaikkan pajak dengan harapan jumlah uang beredar dapat terkurangi dan inflasi dapat terkendali. Sebaliknya, jika perekonomian mengalami deflasi maka pemerintah menurunkan pajak dengan harapan jumlah uang yang beredar dapat bertambah dan deflasi lebih terkendali.

Pajak, Hak dan Kewajiban
Pajak memang merupakan suatu kewajiban bagi warga negara yang harus dilaksanakan kepada Negara, namun warga Negara juga mempunyai hak yang harus diberikan oleh kepada warga Negara yang membayar pajak. Hal tersebut diatur dalam pasal 23 UUD 1945, yang memberikan jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum dan jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. Setelah kewajiban membayar pajak, uang hasil pembayaran dari masyarakat dialokasikan untuk kesejahteraan bersama warga Negara. Hal ini bisa dilihat dengan adanya jaminan social bagi warga Negara, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dll, serta adanya pembenahan fasilitas umum yang bisa diakses oleh setiap warga negara.

Adanya pelayanan kepada wajib pajak bisa dilihat dari pembayaran pajak jalan tol yang ditujikan bagi pengendara, dengan kewajiban tersebut para pengendara mendapat fasilitas jalan tol yang terus dilakukan perbaikan guna kenyamanan bagi warga negara yang menggunakannya. Adanya pajak penghasilan juga dirasakan warga negara dengan adanya banyak subsidi dari pemerintah, mulai subsidi pendidikan, perumahan, kesehatan hingga subsidi untuk pemenuhan makanan yang terwujud dengan murahnya bahan makanan pokok bagi masyarakat. Hal tersebut menandakan adanya timbal balik berupa hak bagi wajib pajak.

Pelaksanaan dan Manfaat Pajak
Setiap jenis pajak yang dipungut diatur dalam undang-undang yang bersifat mengikat, sehingga merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara, karena diatur dalam undang-undang maka wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenai sanksi oleh Negara. Tujuan pembayaran pajak adalah untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Penerimaan suatu negara salah satunya adalah pendapatan dari pajak dan pajak itu sendiri yang saat ini menjadi masalah pokok suatu negara. Setiap orang yang hidup didalam ruang lingkup pajak tersebut pasti dan harus berhubungan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. 

Dilain pihak diharapkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga pendapatan negara di sektor penerimaan akan meningkat. Penerapan ketentuan perpajakan secara tepat dan efiseinsi dalam rangka mencapai tingkat likuiditas yang diharapkan. Perencanaan dan Manajemen Pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak.

Namun sayangnya di Indonesia pajak tidak dapat secara maksimal dapat membiayai pemerintah dan masyarakat, hal ini disebabkan banyaknya oknum pemerintah yang tidak memiliki nurani untuk berpikir demi kepentingan bangsa dan negara. Oknum pejabat Departemen, Oknum pejabat BUMN, Oknum pejabat Pemda, Oknum pejabat Bank Indonesia, Oknum pejabat Kejaksaan, Oknum Pejabat Kepolisian, dan lain - lain telah begitu banyak merugikan negara dengan tidak memanfaatkan dana yang telah diterimanya untuk kepentingan dan kebutuhan departemen maupun instansinya sesuai yang diharapkan, namun seperti banyak kita ketahui mereka malah meninggikan anggaran pembelanjaan agar pemerintah mengucurkan dana sesuai yang diharapkan, bahkan mereka berkolusi dengan pengusaha swasta untuk meninggikan harga barang atas pesanan pejabat, tentunya ada beberapa pengusaha yang melakukan apapun yang diminta oknum tersebut daripada tidak ada proyek. Selama ini dapat kita ketahui begitu banyaknya proyek yang menguntungkan kalangan mereka dengan modal nepotisme. 

Pemanfaatan dan penggunaan dana yang bersumber dari pajak dan dikorupsi oleh pejabat pemerintah, mengakibatkan para pegawai pajak merasa malas untuk mencari dana sebesar mungkin karena nantinya akan digerogoti oleh orang lain untuk kepentingan pribadi. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai sendiri, oknum pejabatnya sebagian besar malah melakukan praktek kolusi yang merugikan negara milyaran rupiah, dapat kita bayangkan seandainya penerimaan pajak yang ada misalnya 80 % adalah setelah dilakukan kolusi berarti dapat kita bayangkan seandainya tidak terdapat kolusi pasti anggaran pembangunan kita bisa mencapai ribuan trilyun rupiah yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
-Read More
• • •

KRITIK PERSPEKTIF DISORGANISASI SOSIAL (DENGAN LOGIKA SEBELUM DAN SESUDAH TERJADINYA PERUBAHAN SOSIAL)

Masyarakat pada dasarnya terikat dengan sistem yang mengatur kehidupan mereka. Dengan adanya sistem tersebut maka ada nilai serta norma yang ada di sistem tersebut bersifat fungsional, sehingga mengikat antar bagian sistem. Dengan keterikatan antar sistem tersebut maka harus ada kesempurnaan struktur agar sistem tetap berjalan tanpa adanya hambatan. Pada intinya di dalam sistem masyarakat tersebut ada kesatuan yang utuh.

Di dalam perkembangannya, bagian-bagian sistem tidak dapat selalu berkeadaan sama. Banyaknya kemajuan membuat revolusi di bagian-bagian tertentu di dalam sistem. Hal tersebut sebenarnya menciptakan perbedaan yang besar karena kebudayaan lama banyak ditinggalkan sedangkan budaya beru menyusup di masyarakat. Dengan adanya perubahan budaya ini, bagian-bagian sistem yang berubah tidak bisa melaksanakan fungsinya untuk berkaitan satu sama lain. Selain itu norma serta nilai yang ada di kebudayaan lama juga turut ditinggalkan sedangkan nilai dan norma baru belum terbuat sempurna. Hal inilah yang menciptakan disorganisasi dalam sistem.

Banyak masyarakat yang akan menganggap disorganisasi sosial menjadi kebiasaan baru dan hal tersebut nantinya akan mempengaruhi nilai serta norma pengatur yang baru. Sanksi yang ada kemudian tidak dilaksanakan oleh pelanggar nilai dan norma. Selain itu akibat perubahan juga dipengaruhi dengan kemampuan bagian-bagian sistem untuk beradaptasi. Apabila ada sebuah bagian yang berubah lalu bagian lain tidak dapat beradaptasi maka muncullah masalah sosial. Oleh karena itu, perubahan yang ada kemudian dianggap menjadi sumber masalah sosial serta keadaannya dianggap banyak menimbulkan masalah dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan.

Namun pada dasarnya keadaan sebelum perubahan sosial ternyata juga memiliki potensi terjadinya masalah sosial. Hal tersebut dilihat dari kekerkaitan yang kuat antara bagian-bagian sistem masyarakat. Dengan itu pula banyak homogenasi antar kebudayaan masyarakat. Akibatnya, jika terjadi ketidakberfungsian di satu bagian masyarakat maka sistem akan terhenti. Keterkaitan emosional yang kuat juga mengakibatkan sanksi-sanksi yang ada di masyarakat begitu keras dan kuat mengikatnya. Karana seolah-olah dengan budaya tradisional yang sangat melekat kemudian masalah sosial yang muncul sedikit tetapi pada kenyataannya malah membuat masalah sosial menjadi mengikat setiap bagian dalam sistem sehingga masalah itu sifatnya mudah menular.
-Read More
• • •

Tapak Tilas Dampak BPJS Pada 2014 di Tenaga Kerja Kesehatan Tingkat Dusun

Kesehatan merupakan suatu aspek di masyarakat yang tidak bisa diabaikan dari pembangunan sosial. Hal ini menyebabkan pentingnya ketersediaaan pelayanan kesehatan di daerah-daerah setempat agar penanganan kesehatan dapat diakses lebih mudah. Terkait dengan adanya perombakan jaminan kesehatan menjadi BPJS Kesehatan pada 2014, pelayanan kesehatan menjadi salah satu aktor apakah kebijakan ini mampu bertahan dan sukses dalam implementasinya. Maka dengan kata lain dibangunnya BPJS ini juga harus mampu merangkul pihak penyedia pelayanan kesehatan. Namun yang menjadi masalah dari BPJS saat ini adalah bagaimana proses sosialisasi mampu mencapai semua lapisan masyarakat, mengingat apatisme mereka terhadap pemerintah.

Untuk mengerti lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan dan implikasi kebijakan BPJS di masyarakat, pada tanggal 15 Desember 2013 saya mengadakan wawancara di rumah praktik salah satu penyedia layanan kesehatan di Desa Jati-Bantul. Narasumber adalah Ibu Heryningsih, seorang bidan yang juga bekerja di Puskesmas setempat. Ibu Hery ini memiliki rumah sekaligus tempat praktik dimana ada sebuah bangunan khusus tempat menginap pasien. Selain itu ada layanan antar jemput juga khusus pasien bersalin. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan narasumber:

Pelayanan apa saja yang diberikan untuk masyarakat setempat
Ibu Hery sebagai bidan baik di rumahnya maupun di Puskesmas memberikan pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), bayi sakit, KB, imunisasi di Puskesmas, dan persalinan. Untuk Selain itu tidak Ibu Hery juga dapat memberikan pertolongan pertama untuk masyarakat yang sakit ataupun terluka jika masyarakat tidak sempat ke Puskesmas terlebih dahulu. Keberadaan Ibu Hery ini sekiranya sangat membantu masyarakat setempat dalam memperoleh pelayanan kesehatan tercepat.

Di puskesmas setempat sudah dibangun tempat menginap khusus bagi pasien berlantai dua dengan fasilitas lumayan lengkap. Selain itu juga tersedia dokter dan perawat jaga di sana, sehingga pelayanan gawat darurat 24jam non stop. Untuk persalinan kamar menginap yang tersedia memiliki kriteria kelas tertentu dengan tarif yang ditentukan. Oleh karena itu untuk fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas daerah Jati, Wonokromo ini sudah memadai. Namun beberapa obat suntik masih kurang disediakan disini seperti obat gigitan hewan liar, dikarenakan kasusnya yang sedikit sehingga jika membutuhkan bisa langsung datang ke rumah sakit terdekat.

Jika praktik di rumah ada pasien bersalin, Ibu Hery melihat apakah dapat menangani pasien tersebut. Jika dirasa tidak mampu menangani kondisi pasien maka pasien akan dioper ke rumah sakit. Kondisi mampu ditangani adalah persalinan normal, sedangkan kondisi lain seperti air ketuban pecah duluan, sungsang, dan kondisi-kondisi lain yang membahayakan nyawa ibu maupun anak maka lebih baik ditangani oleh rumah sakit terdekat.

Sumberdaya kesehatan yang ada di puskesmas berasal dari pemerintah daerah maupun tenaga-tenaga medis yang sedang magang. Setiap harinya di sini ada dokter umum yang bertugas serta tenaga medis seperti bidan dan perawat. Puskesmas sendiri buka administrasinya dari jam 9 meskipun jam 8 pintu sudah terbuka lebar dan pasien sudah mengantri.

Tarif kesehatan yang dipungut dari pelayanan
Untuk tarif yang dipungut Ibu Hery saat praktik dirumah adalah tarif yang sudah disepakati oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sehingga standar semua bidan. Selain itu ada tarif-tarif menginap dan antar-jemput yang sudah ditentukan. Sayangnya Ibu Hery tidak memberikan tarif khusus atau pengurangan tarif pada masyarakat setempat.

Puskesmas seperti halnya sesuai dengan peraturan daerah, menggunakan intensif standar daerah. Untuk biaya pengobatan umum ditarik Rp 5.500 rupiah, sedangkan pengobatan lain seperti gigi, pemeriksaaan dalam, dan lainnya ditarik biaya sesuai dengan yang tertera di papan pengumuman.

Pengaruh BPJS terhadap pemberi layanan kesehatan, khususnya puskesmas
Menurut Ibu Hery, BPJS merupakan kebijakan baru yang tentunya akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan Puskesmas khususnya persalinan. Banyaknya macam jaminan kesehatan sejak dulu dibuat untuk melindungi masyarakat miskin dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan untu berobat, atau pemerataan dana bagi semua golongan. Di puskesmas sendiri masih minim yang mengerti tentang adanya BPJS. Hal ini mungkin disebabkan sosialisasi yang cenderung minim dari pihak pemerintah. Selain itu banyaknya pergantian kebijakan yang dilakukan pemerintah atas jaminan sosial yang ada di Indonesia sudah dianggap membosankan dan tidak masuk akal lagi. Keadaan ini dikarenakan seringnya pergantian kebijakan membuat tumpukan struktur yang belum terselesaikan sebelumnya. Masalah-masalah yang timbul dari sistem jaminan sosial sebelumnya bahkan lama-kelamaan dilakukan ‘pemutihan’ yaitu penghapusan data yang tidak terselesaikan. Dampaknya adalah adanya dana yang tidak terdeteksi penggunaanya dan sia-sia.

Selain itu ternyata ada kekecewaan tersendiri dari pengurus puskesmas dikarenakan jaminan yang diberikan tidak ada yang menyentuh mereka. Ini menjadi cikal bakal kecemburuan sosial karena masyarakat dapat dengan mudah memperoleh layanan kesehatan secara Cuma-cuma, namun pengurusnya sendiri tidak mendapatkan pelayanan yang layak sedangkan gaji mereka tidak sesuai pula.

Pengaruh BPJS terhadap masyarakat
Sepertinya tidak ada pengaruh yang terasa di masyarakat karena banyak dari mereka yang tidak paham tentang jaminan sosial, apalagi BPJS. Jika tahu, pun pasti masyarakat yang menonton televisi dan sekedar tahu saja namun tidak mengerti ketentuan dan makna di dalamnya. Adanya jaminan seperti BPJS membuat masyarakat menjadi tambah manja karena sebelum-sebelumnya jaminan yang diberikan terhadap masyarakat kalangan tertentu saja sudah banyak yang disalah gunakan. Hal lain yang menajdi masalaha di masayarakat untuk setiap jaminan sosial adalah penerima salah sasaran. Meskipun besok BPJS sasarannya adalah semua kalangan, namun kemungkinan besar dana yang dialokasikan untuk kesehatan pada tahun-tahun belakangnya hanya diterima pihak elit dan oknum yang dekat dengan pemerintahan saja.

Selanjutnya dengan munculnya BPJS di masyarakat, menimbulkan dampak positif diantaranya masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak, dan segi negatifnya akan banyak konflik yang berkaitan dengan ketentuan BPJS yang tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga menimbulkan kebingungan.

Apa yang terjadi jika BPJS dilaksanakan?
Melihat kembali ke belakang, Jamkesmas saja pelaksanaannya kacau apalagi besok diadakannya BPJS Kesehatan. Polemik yang terjadi di puskesmas sebenarnya disebabkan banyak hal, salah satu diantaranya birokrasi yang buruk. Saat dibuat jaminan sosial dulu, untuk mengklaim biaya dari PT Askes sangatlah sulit. Sulitnya klaim PT Askes ini membuat berat puskesmas karena harus menanggung biaya pasien yang begitu banaknya. Puskesmas tidak mungkin menelantarkan pasien hanya karena uang belum cari. Saat uang cair dari PT Askes membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun, dengan kata lain puskesmas ‘nombok’ biaya bertahun-tahun ini. Susahnya lagi saat mengajukan dana, pemintaan tersebut tidak langsung di acc melainkan kembali menumpuk di PT Askes sebelum mendapatkan keputusan dari dinas kesehatan. Hal inilah yang terjadi di dalam institusi kesehatan lokal seperti puskesmas.

Akar permasalahan jaminan sosial dan waspadanya terhadap BPJS

Dalam membuat jaminan sosial, pemerintah pada dasarnya tidak mengumpulkan data yang akurat tentang kebutuhan masyarakat dan pendistribusian jaminan ketika dilaksanakan. Kebanyakan saat membuat kebijakan, mereka hanya berpegang pada aktor-aktor yang melihat dari atas masyarakatnya bukan pelaksana lapangan kebijakan tersebut. Dampaknya adalah, banyak kebijkan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu pengelolaan yang tidak pas hanya menyengsarakan pihak pelaksana saja, kemudian meminta laporan yang sangat detail. Hal ini pada kenyataannya sangat membebani.

Jika Jamkesmas pada implementasinya masih susah diatur meskipun banyak regulasi dan standar yang digunakan pemerintah untuk melaksanakannya, namun pada akhirnya masih menuai banyak kesulitan dengan berbagai faktor masyarakat. Bagaimana dengan rancangan BPJS besok diatur untuk semua kalangan yang tentu saja berkemungkinan besar untuk kolaps. Dari segi dana pun akan memunculkan konflik dari siapa, untuk apa, dan bagaimana pengelolaan yang sesuai dalam distribusi layanan kesehatan. 
-Read More
• • •

Translate Akte Kelahiran di Disdukcapil

Akte kelahiran berbahasa Inggris, pasti banyak yang butuh. Terutama buat yang mau ngelamar kerja, sekolah, atau tinggal di luar negeri.

Aku kemarin sempet gugling-gugling cara translate dokumen pribadi dan ternyata cukup menguras kantong karena biaya alih bahasa ini mulai Rp 75.000/ lembar. Waooow tak terbayang kalo butuh semua translate yah -_-
Dari info yang aku dapat, dokumen ini harus melalui jasa translator tersumpah (sworn) dan harus di legalisir ke lembaga/dinas/departemen terkait, untuk translate KTP bisa di notaris (untuk legalisir KTP keperluan luar negeri harus di Jakarta karena ada lembaga khususnya di sana, coba cari lembaganya sendiri). Sedangkan jasa translate ini ada juga yang menyertakan jasa legalisir yang tentunya akan dihargai tergantung pihaknya.

Terlepas dari hal di atas, aku bertanya-tanya apakah pemerintah tidak menerbitkan atau melayani alih bahasa dokumen? Well, gugling lagi dan menemukan beberapa artikel yang menyebutkan jika akte berbahasa Inggris dapat diperoleh melalui Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) tempat lahir dan dikenakan biaya Rp 75.000.

Karena aku jaga-jaga membutuhkan akte berbahasa Inggris, tentunya lebih memilih untuk langsung datang ke Disdukcapil karena jelas resmi dengan biaya yang kurang lebih sama dengan jasa translator diluar sana.

Proses pengurusan Akte Kelahiran Berbahasa Inggris di Kota Yogyakarta
Berhubung di akte kelahiranku adalah Yogyakarta, aku mendatangi Disdukcapil Kota Yogyakarta yang terletak di komplek kantor Walikota Jogja. Ada beberapa hal yang harus disiapkan:
1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi KK
3. Akte Kelahiran asli (nantinya akan ditukar dengan akte bilingual

Setelah menyiapkan hal di atas aku segera ngeeeeeng ke kantornya. Sesampai di sana ambil nomor urut dan menunggu panggilan. Aku sempat ragu dan takut jika nantinya ada biaya besar untuk alih bahasa ini, sehingga ketika dipanggil antrian aku menanyakan terlebih dahulu 'apakah bisa translate ke bahasa Inggris, dan biayanya berapa?'

Dan jeeeng jeeeeng, petugasnya mengatakan bisa dan GRATIS

Wow, gratis! Sebagai manusia yang suka dan wajib hemat ini tentunya merupakan kabar gembira dong.
Setelah itu aku diberi slip untuk pengambilan pada 2 minggu berikutnya.

Pengalaman ini belum selesai di apdet ya pemirsah, karena sampai sekarang aku belum ngambil aktenya. Nanti akan aku apdet apakah benar-benar layanan gratis? Ataukah ada biaya lainnya... Oke oke oke!
----------------------------------------------
Updated!

Setelah menunggu selama 2 minggu, akhirnya aku kembali lagi ke Disdukcapil untuk mengambil akte yang sudah di dua-bahasakan itu.
Semuanya benar-benar gratis pemirsah!

Meski semuanya gratis, akte ini menurutku tampilannya kurang keren karena beberapa hal diantaranya:
1. Tulisan kutipan kedua pada kop. Ini membuatnya less cool :(
2. Isi akta yang penulisannya terlalu rapat spasi atas bawahnya (bagian atas bahasa Indonesia, bagian bawah bahasa Inggris) membuat akte ini terlihat kurang rapi.
3. Aku kurang paham dengan pengisian kutipan kedua ini karena ada bagian yang tertulis ANAK KE/CHILD NO kemudian diikuti titik-titik yang bertuliskan ANAK PEREMPUAN DARI MR.X dan MRS.Y sehingga ORA NYAMBUNG PAK!

Mungkin bebrapa hal tersebut bisa diperbaiki pihak Disdukcapil di kemudian hari,
Dan mohon maap pemirsah, akte yang sudah jadi tidak bisa di upload karena pripasi :p


-Read More
• • •