Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Perpajakan

Pengertian dan Undang-undang Perpajakan
Unsur-unsur dalam sebuah negara salah satunya adalah warga Negara. Warga Negara merupakan rakyat yang menetap di suatu wilayah dan ada hubungannya dengan Negara. Dalam hubungannya, warga Negara mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap Negara dan sebaliknya warga Negara juga mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh Negara. Salah satu kewajiban dari warga negara adalah kewajiban untuk membayar pajak. Hal ini diatur dalam UU No 6 tahun 1983 yang kemudian diubah menjadi UU No.28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang harus dilaksanakan oleh setiap warga Negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Sedangkan pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Undang-undang yang mengatur pemungutan pajak pusat terdiri atas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengategorikan pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor;, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak kabupaten atau pajak kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis-jenis Pajak
1. Menurut golongannya
a. Pajak langsung
Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpiahkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung 
Pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan pada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPh)

2. Menurut sifat
a. Pajak Subjektif
Pajak yang didasarkan pada subjek pajak tersebut (keadaan wajib pajak). Contoh: pajak penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif
Pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contoh: Pajak pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

3. Menurut lembaga pemungutnya
a. Pajak pusat
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea materi, Pajak pertambahan Nilai, dan Pajak penjualan atas barang mewah
b. Pajak daerah
Pajak pungutan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi lagi atas:
- Pajak Provinsi, Contoh: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- Pajak Kabupaten atau Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak penerangan jalan.

Jenis-jenis Pajak secara terperinci:
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, peraian, dan ruang udara di atasnya. 
Tarif pajak jenis ini dapat berubah menurut kebijakan dari pemerintah, ketentuannya dapat serendah-rendahnya 5% atau setinggi-tingginya 10%.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas tanah (bumi) serta bangunan yang dimiliki seseorang. Pajak ini diatur dalam Undang- undang no. 12 Tahun 1994. Tarif PBB saat ini ditetapkan sebesar 0.5% 
Dasar penetapan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP adalah besarnya harga jual tanah atau bangunan yang bersangkutan apabila dijual. Dalam masing-masing daerah NJOP berbeda-beda. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan besarnya presentase untuk menentukan Nilai Jual Kena Pajak.
Pajak ini digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti mesjid, gereja, rumah sakit pemerintah, sekolah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.

3. Pajak Penghasilan (PPh). 
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

4. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM). 
Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

5. Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen (berbentu seperti perangko), seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
Materi juga memiliki nilai seperti perangko. Nilai yg dimiliki pada saat ini adalah RP 3000,00 dan Rp 6000,00.
- Untuk surat yang mempunyai nilai uang kurang dari RP 250.000,00 tidak dikenakan bea materi.
- Untuk surat yang mempunyai nilai antara RP 250.000,00 sampai dengan RP 1.000.000,00 dikenakan bea materi sebesar RP 3000,00
- Untuk surat yang bernilai diatas RP 1.000.000,00 dikenakan bea materi dengan tarif RP 6000,00.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan. 

Fungsi Pajak 
1. Fungsi Budgeter
Dalam fungsi ini pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Fungsi Alokasi
Perolehan pajak akan dialokasikan pemerintah dalm pelayanan sosial dan sebagainya. Pajak dapat dialokasikan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatah, atau perumahan agar semua dapat berkembang.

3. Fungsi Distribusi
Pajak dapat digunakan sebagai alat pemerataan pendapatan. Dengan cara mengenakan pajak tinggi untuk masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Pajak ini juga dapat dipergunakan dan disebarkan ke berbagai sektor pembangunan dan berbagai wilayah pembangunan secara merata.

4. Fungsi Regulasi Pajak berfungsi sebagai salah satu alat pengatur kegiatan ekonomi. Jika perekonomian mengalami kecenderungan terjadinya inflasi, maka pajak dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pengendaliannya. Pemerintah dapat menaikkan pajak dengan harapan jumlah uang beredar dapat terkurangi dan inflasi dapat terkendali. Sebaliknya, jika perekonomian mengalami deflasi maka pemerintah menurunkan pajak dengan harapan jumlah uang yang beredar dapat bertambah dan deflasi lebih terkendali.

Pajak, Hak dan Kewajiban
Pajak memang merupakan suatu kewajiban bagi warga negara yang harus dilaksanakan kepada Negara, namun warga Negara juga mempunyai hak yang harus diberikan oleh kepada warga Negara yang membayar pajak. Hal tersebut diatur dalam pasal 23 UUD 1945, yang memberikan jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum dan jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. Setelah kewajiban membayar pajak, uang hasil pembayaran dari masyarakat dialokasikan untuk kesejahteraan bersama warga Negara. Hal ini bisa dilihat dengan adanya jaminan social bagi warga Negara, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dll, serta adanya pembenahan fasilitas umum yang bisa diakses oleh setiap warga negara.

Adanya pelayanan kepada wajib pajak bisa dilihat dari pembayaran pajak jalan tol yang ditujikan bagi pengendara, dengan kewajiban tersebut para pengendara mendapat fasilitas jalan tol yang terus dilakukan perbaikan guna kenyamanan bagi warga negara yang menggunakannya. Adanya pajak penghasilan juga dirasakan warga negara dengan adanya banyak subsidi dari pemerintah, mulai subsidi pendidikan, perumahan, kesehatan hingga subsidi untuk pemenuhan makanan yang terwujud dengan murahnya bahan makanan pokok bagi masyarakat. Hal tersebut menandakan adanya timbal balik berupa hak bagi wajib pajak.

Pelaksanaan dan Manfaat Pajak
Setiap jenis pajak yang dipungut diatur dalam undang-undang yang bersifat mengikat, sehingga merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara, karena diatur dalam undang-undang maka wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenai sanksi oleh Negara. Tujuan pembayaran pajak adalah untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

Penerimaan suatu negara salah satunya adalah pendapatan dari pajak dan pajak itu sendiri yang saat ini menjadi masalah pokok suatu negara. Setiap orang yang hidup didalam ruang lingkup pajak tersebut pasti dan harus berhubungan dengan pajak sehingga masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat suatu negara harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak. 

Dilain pihak diharapkan terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sehingga pendapatan negara di sektor penerimaan akan meningkat. Penerapan ketentuan perpajakan secara tepat dan efiseinsi dalam rangka mencapai tingkat likuiditas yang diharapkan. Perencanaan dan Manajemen Pajak adalah suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan yang menginginkan adanya penghematan pajak karena dalam undang-undang perpajakan Indonesia hal ini diperkenankan. Dengan menyusun perencanaan dan manajemen pajak sejak dini perusahaan akan terhindar dari segala hal yang mengakibatkan peningkatan beban pembayaran pajak.

Namun sayangnya di Indonesia pajak tidak dapat secara maksimal dapat membiayai pemerintah dan masyarakat, hal ini disebabkan banyaknya oknum pemerintah yang tidak memiliki nurani untuk berpikir demi kepentingan bangsa dan negara. Oknum pejabat Departemen, Oknum pejabat BUMN, Oknum pejabat Pemda, Oknum pejabat Bank Indonesia, Oknum pejabat Kejaksaan, Oknum Pejabat Kepolisian, dan lain - lain telah begitu banyak merugikan negara dengan tidak memanfaatkan dana yang telah diterimanya untuk kepentingan dan kebutuhan departemen maupun instansinya sesuai yang diharapkan, namun seperti banyak kita ketahui mereka malah meninggikan anggaran pembelanjaan agar pemerintah mengucurkan dana sesuai yang diharapkan, bahkan mereka berkolusi dengan pengusaha swasta untuk meninggikan harga barang atas pesanan pejabat, tentunya ada beberapa pengusaha yang melakukan apapun yang diminta oknum tersebut daripada tidak ada proyek. Selama ini dapat kita ketahui begitu banyaknya proyek yang menguntungkan kalangan mereka dengan modal nepotisme. 

Pemanfaatan dan penggunaan dana yang bersumber dari pajak dan dikorupsi oleh pejabat pemerintah, mengakibatkan para pegawai pajak merasa malas untuk mencari dana sebesar mungkin karena nantinya akan digerogoti oleh orang lain untuk kepentingan pribadi. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai sendiri, oknum pejabatnya sebagian besar malah melakukan praktek kolusi yang merugikan negara milyaran rupiah, dapat kita bayangkan seandainya penerimaan pajak yang ada misalnya 80 % adalah setelah dilakukan kolusi berarti dapat kita bayangkan seandainya tidak terdapat kolusi pasti anggaran pembangunan kita bisa mencapai ribuan trilyun rupiah yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai.
• • •

0 comment:

Posting Komentar

Kindly write your comment