Tapak Tilas Dampak BPJS Pada 2014 di Tenaga Kerja Kesehatan Tingkat Dusun

Kesehatan merupakan suatu aspek di masyarakat yang tidak bisa diabaikan dari pembangunan sosial. Hal ini menyebabkan pentingnya ketersediaaan pelayanan kesehatan di daerah-daerah setempat agar penanganan kesehatan dapat diakses lebih mudah. Terkait dengan adanya perombakan jaminan kesehatan menjadi BPJS Kesehatan pada 2014, pelayanan kesehatan menjadi salah satu aktor apakah kebijakan ini mampu bertahan dan sukses dalam implementasinya. Maka dengan kata lain dibangunnya BPJS ini juga harus mampu merangkul pihak penyedia pelayanan kesehatan. Namun yang menjadi masalah dari BPJS saat ini adalah bagaimana proses sosialisasi mampu mencapai semua lapisan masyarakat, mengingat apatisme mereka terhadap pemerintah.

Untuk mengerti lebih lanjut tentang pelayanan kesehatan dan implikasi kebijakan BPJS di masyarakat, pada tanggal 15 Desember 2013 saya mengadakan wawancara di rumah praktik salah satu penyedia layanan kesehatan di Desa Jati-Bantul. Narasumber adalah Ibu Heryningsih, seorang bidan yang juga bekerja di Puskesmas setempat. Ibu Hery ini memiliki rumah sekaligus tempat praktik dimana ada sebuah bangunan khusus tempat menginap pasien. Selain itu ada layanan antar jemput juga khusus pasien bersalin. Berikut adalah hasil wawancara saya dengan narasumber:

Pelayanan apa saja yang diberikan untuk masyarakat setempat
Ibu Hery sebagai bidan baik di rumahnya maupun di Puskesmas memberikan pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), bayi sakit, KB, imunisasi di Puskesmas, dan persalinan. Untuk Selain itu tidak Ibu Hery juga dapat memberikan pertolongan pertama untuk masyarakat yang sakit ataupun terluka jika masyarakat tidak sempat ke Puskesmas terlebih dahulu. Keberadaan Ibu Hery ini sekiranya sangat membantu masyarakat setempat dalam memperoleh pelayanan kesehatan tercepat.

Di puskesmas setempat sudah dibangun tempat menginap khusus bagi pasien berlantai dua dengan fasilitas lumayan lengkap. Selain itu juga tersedia dokter dan perawat jaga di sana, sehingga pelayanan gawat darurat 24jam non stop. Untuk persalinan kamar menginap yang tersedia memiliki kriteria kelas tertentu dengan tarif yang ditentukan. Oleh karena itu untuk fasilitas dan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas daerah Jati, Wonokromo ini sudah memadai. Namun beberapa obat suntik masih kurang disediakan disini seperti obat gigitan hewan liar, dikarenakan kasusnya yang sedikit sehingga jika membutuhkan bisa langsung datang ke rumah sakit terdekat.

Jika praktik di rumah ada pasien bersalin, Ibu Hery melihat apakah dapat menangani pasien tersebut. Jika dirasa tidak mampu menangani kondisi pasien maka pasien akan dioper ke rumah sakit. Kondisi mampu ditangani adalah persalinan normal, sedangkan kondisi lain seperti air ketuban pecah duluan, sungsang, dan kondisi-kondisi lain yang membahayakan nyawa ibu maupun anak maka lebih baik ditangani oleh rumah sakit terdekat.

Sumberdaya kesehatan yang ada di puskesmas berasal dari pemerintah daerah maupun tenaga-tenaga medis yang sedang magang. Setiap harinya di sini ada dokter umum yang bertugas serta tenaga medis seperti bidan dan perawat. Puskesmas sendiri buka administrasinya dari jam 9 meskipun jam 8 pintu sudah terbuka lebar dan pasien sudah mengantri.

Tarif kesehatan yang dipungut dari pelayanan
Untuk tarif yang dipungut Ibu Hery saat praktik dirumah adalah tarif yang sudah disepakati oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sehingga standar semua bidan. Selain itu ada tarif-tarif menginap dan antar-jemput yang sudah ditentukan. Sayangnya Ibu Hery tidak memberikan tarif khusus atau pengurangan tarif pada masyarakat setempat.

Puskesmas seperti halnya sesuai dengan peraturan daerah, menggunakan intensif standar daerah. Untuk biaya pengobatan umum ditarik Rp 5.500 rupiah, sedangkan pengobatan lain seperti gigi, pemeriksaaan dalam, dan lainnya ditarik biaya sesuai dengan yang tertera di papan pengumuman.

Pengaruh BPJS terhadap pemberi layanan kesehatan, khususnya puskesmas
Menurut Ibu Hery, BPJS merupakan kebijakan baru yang tentunya akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan Puskesmas khususnya persalinan. Banyaknya macam jaminan kesehatan sejak dulu dibuat untuk melindungi masyarakat miskin dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan untu berobat, atau pemerataan dana bagi semua golongan. Di puskesmas sendiri masih minim yang mengerti tentang adanya BPJS. Hal ini mungkin disebabkan sosialisasi yang cenderung minim dari pihak pemerintah. Selain itu banyaknya pergantian kebijakan yang dilakukan pemerintah atas jaminan sosial yang ada di Indonesia sudah dianggap membosankan dan tidak masuk akal lagi. Keadaan ini dikarenakan seringnya pergantian kebijakan membuat tumpukan struktur yang belum terselesaikan sebelumnya. Masalah-masalah yang timbul dari sistem jaminan sosial sebelumnya bahkan lama-kelamaan dilakukan ‘pemutihan’ yaitu penghapusan data yang tidak terselesaikan. Dampaknya adalah adanya dana yang tidak terdeteksi penggunaanya dan sia-sia.

Selain itu ternyata ada kekecewaan tersendiri dari pengurus puskesmas dikarenakan jaminan yang diberikan tidak ada yang menyentuh mereka. Ini menjadi cikal bakal kecemburuan sosial karena masyarakat dapat dengan mudah memperoleh layanan kesehatan secara Cuma-cuma, namun pengurusnya sendiri tidak mendapatkan pelayanan yang layak sedangkan gaji mereka tidak sesuai pula.

Pengaruh BPJS terhadap masyarakat
Sepertinya tidak ada pengaruh yang terasa di masyarakat karena banyak dari mereka yang tidak paham tentang jaminan sosial, apalagi BPJS. Jika tahu, pun pasti masyarakat yang menonton televisi dan sekedar tahu saja namun tidak mengerti ketentuan dan makna di dalamnya. Adanya jaminan seperti BPJS membuat masyarakat menjadi tambah manja karena sebelum-sebelumnya jaminan yang diberikan terhadap masyarakat kalangan tertentu saja sudah banyak yang disalah gunakan. Hal lain yang menajdi masalaha di masayarakat untuk setiap jaminan sosial adalah penerima salah sasaran. Meskipun besok BPJS sasarannya adalah semua kalangan, namun kemungkinan besar dana yang dialokasikan untuk kesehatan pada tahun-tahun belakangnya hanya diterima pihak elit dan oknum yang dekat dengan pemerintahan saja.

Selanjutnya dengan munculnya BPJS di masyarakat, menimbulkan dampak positif diantaranya masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak, dan segi negatifnya akan banyak konflik yang berkaitan dengan ketentuan BPJS yang tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga menimbulkan kebingungan.

Apa yang terjadi jika BPJS dilaksanakan?
Melihat kembali ke belakang, Jamkesmas saja pelaksanaannya kacau apalagi besok diadakannya BPJS Kesehatan. Polemik yang terjadi di puskesmas sebenarnya disebabkan banyak hal, salah satu diantaranya birokrasi yang buruk. Saat dibuat jaminan sosial dulu, untuk mengklaim biaya dari PT Askes sangatlah sulit. Sulitnya klaim PT Askes ini membuat berat puskesmas karena harus menanggung biaya pasien yang begitu banaknya. Puskesmas tidak mungkin menelantarkan pasien hanya karena uang belum cari. Saat uang cair dari PT Askes membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun, dengan kata lain puskesmas ‘nombok’ biaya bertahun-tahun ini. Susahnya lagi saat mengajukan dana, pemintaan tersebut tidak langsung di acc melainkan kembali menumpuk di PT Askes sebelum mendapatkan keputusan dari dinas kesehatan. Hal inilah yang terjadi di dalam institusi kesehatan lokal seperti puskesmas.

Akar permasalahan jaminan sosial dan waspadanya terhadap BPJS

Dalam membuat jaminan sosial, pemerintah pada dasarnya tidak mengumpulkan data yang akurat tentang kebutuhan masyarakat dan pendistribusian jaminan ketika dilaksanakan. Kebanyakan saat membuat kebijakan, mereka hanya berpegang pada aktor-aktor yang melihat dari atas masyarakatnya bukan pelaksana lapangan kebijakan tersebut. Dampaknya adalah, banyak kebijkan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Selain itu pengelolaan yang tidak pas hanya menyengsarakan pihak pelaksana saja, kemudian meminta laporan yang sangat detail. Hal ini pada kenyataannya sangat membebani.

Jika Jamkesmas pada implementasinya masih susah diatur meskipun banyak regulasi dan standar yang digunakan pemerintah untuk melaksanakannya, namun pada akhirnya masih menuai banyak kesulitan dengan berbagai faktor masyarakat. Bagaimana dengan rancangan BPJS besok diatur untuk semua kalangan yang tentu saja berkemungkinan besar untuk kolaps. Dari segi dana pun akan memunculkan konflik dari siapa, untuk apa, dan bagaimana pengelolaan yang sesuai dalam distribusi layanan kesehatan. 
• • •

0 comment:

Posting Komentar

Kindly write your comment