Example Case: ETIKA BISNIS PT LAPINDO BRANTAS (TEORI ETIKA DEONTOLOGI)


Overview: 
Bisnis adalah kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kegiatan ini adalah tukar menukar, jual beli, memproduksi, memasarkan, bekerja memperkerjakan dan interaksi manusiawi lainnya dengan maksud memperoleh untung.bisnis dapat dianalogikan sebagai kegiatan ekonomis yang kurang lebih terstruktur atau terorganisasi untuk menghasilkan keuntungan. Namun dalam berbisnis banyak pengusaha mengejar keuntungan ekonomi yang tinggi tanpa memperhatikan etika.

Etika adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok. Dengan tetap mengakui peranan sentral dari sudut pandang ekonomi dalam bisnis, perlu segera ditambahkan adanya sudut pandang lain yang tidak boleh diabaikan yaitu mengenai moral. Bisnis yang baik ( good business ) bukan saja bisnis yang menguntungkan. Bisnis yang baik adalah bisnis yang baik secara moral.

Contoh perusahaan yang melanggar etika dalam berbisnis adalah PT Lapindo Brantas. PT Lapindo Brantas INC adalah salah satu perusahaan kontraktor kontrak kerjasama ( KKS) yang ditunjuk BP migas untuk melakukan proses pengeboran minyak dan gas bumi. Saham Lapindo Brantas 100 % dimiliki oleh PT Energi megapersada padahal itu merupakan anak perusahaan Grup Bakrie. CEO PT Lapindo Brantas adalah Mirwan Bakrie yang merupakan adik kandung Aburizal Bakrie pemilik Grup Bakrie. 

Adapun dasar anggapan PT Lapindo Brantas kurang menerapkan etika dalam berbisnis, pertama PT Lapindo Brantas diduga dengan sengaja “menghemat” biaya operasional dengan tidak memasang casing sampai melebihi batas titik pengeboran untuk menghemat biaya operasional sehingga memunculkan adanya semburan lumpur panas. Kedua, PT Lapindo Brantas hanya memberikan ganti rugi pada sebagian korban dan belum seluruhnya. Ketiga, PT Lapindo Brantas melanggar etika secara hukum karena mereka memanfaatkan jabatan yang dimiliki Aburizal Bakrie sebagai Mekokesra untuk membuat kebijakan yang menguntungkan PT Lapindo brantas yaitu dengan dikeluarkannya pasal 18 UU APBN-P2012. Keempat, PT Lapindo Brantas tidak mengakui kesalahannya tetapi justru menyalahkan gempa jogja yang menyebabkan semburan lumpur Lapindo. 

Background topic: 
Banjir lumpur panas Sidoarjo/ lumpur Lapindo/ lumpur Sidoarjo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur sejak tanggal 29 Mei 2006. Adapun penyebab terjadinya adalah karena kegiatan PT Lapindo Brantas di dekat lokasi itu. Lapindo Brantas melakukan pengeboran sumur Banjar Panji-1 pada awal Maret 2006 dengan menggunakan perusahaan kontraktor pengeboran PT Medici Citra Nusantara. Kontrak tersebut diperoleh Medici atas nama Alton International Indonesia, Januari 2006 setelah menang tender pengeboran dari Lapindo senilai US$ 24 Juta. 

Pada awalnya sumur tersebut direncanakan hingga kedalaman 8500 kaki untuk mencapai formasi Kujung (batu gamping). Sumur tersebut akan dipasang selubung bor (casing) yang ukurannya bervariasi sesuai dengan kedalaman untuk mengantisipasi potensi circulation loss (hilangnya lumpur dalam formasi) dan kick (masuknya fluida formasi ke dalam sumur). Sebelum pengeboran menembus formasi Kujung. Pada awalnya Lapindo memang sudah memasang casing 30 inchi pada kedalaman 150 kaki, casing (liner) 16 inchi pada 2385 kaki dan casing 13-3/8 inchi pada 3580 kaki. 

Ketika Lapindo mengebor lapisan bumi dari kedalaman 3580 kaki sampai ke 9297 kaki, mereka belum memasang casing 9-5/8 inchi yang rencananya akan dipasang tepat di kedalaman batas antara formasi Kalibeng Bawah dengan Formasi Kujung (8500 kaki). Diperkirakan sejak awal Lapindo membuat prognosis pengeboran yang salah. Mereka berasumsi bahwa zona pengeboran mereka di zona Rembang dengan target formasi Kujung padahal sebenarnya mereka mengebor di zona Kendeng yang tidak memiliki formasi Kujung. Oleh karena itu mereka merencanakan pemasangan casing setelah menyentuh target yaitu batu gamping formasi Kujung yang sebenarnya tidak ada. Selama mengebor mereka tidak memasang casing karena proses pengeboran masing berlangsung. Dan selama pengeboran ini pula lumpur bertekanan tinggi dari formasi Pucangan sudah berusaha menerobos (blow out) tetapi dapat diatasi dengan pompa lumpurnya Lapindo.

DAMPAK SEMBURAN
1. Sekitar 30 pabrik yang tergenang terpaksa menghentikan aktivitas produksi dan merumahkan 1873 orang tenaga kerja
2. Empat kantor pemerintahan juga tidak berfugsi, dan para pegawai juga terancam tak bekerja
3. Rusaknya sarana pendidikan (SD,SMP), markas koramil porong, serta rusaknya infrastruktur (jaringan listrik dan telepon)
4. Lahan dan ternak juga rusak, yaitu laan tebu seluas 25,61Ha, lahan padi selas 172,39Ha, .605 ekor unggas, dll.
5. Rumah rusak 1.683 unit.
6. Menurut data dari BAPENAS, total kerugian mencapai Rp. 274 Triliun.

AKHIR KASUS LAPINDO BRANTAS 
Pada November 2007, 
1. Pengadilan Jakarta Selatan menolak gugatan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) terhadap pihak-pihak yang dinilai bertanggungjawab atas menyemburnya lumpur panas. Hakim menyatakan munculnya lumpur akibat fenomena alam. 
2. Pengadilan Jakarta Pusat menolak gugatan korban yang diajukan YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum indoneia). Hakim beralasan, Lapindo sudah mengeluarkan banyak dana untuk mengatasi semburan lumur dan membangun tanggul. 
3. Akhirnya dikeluarkan Pasal 18 UU APBN-P 2012, yang mengakibatkan negara justru membiayai sebagian dari kewajiban TPT Lapindo Brantas. Sehingga negara membayar ganti rugi kasus Lapindo Brantas dari dana APBN/Pajak. Adapun hal tersebut tidak adil, karena lumpur lapido berantas merupakan kesalahan dan kelalaian dari perusahaan, tapi justru negara yang menalangi kesalahan korporasi. Padahal uang negara seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan bukan untuk membayar kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh suatu perusahaan tertentu.

ANALISIS MENGGUNAKAN TEORI ETIKA DEONTOLOGI 
Teori deontologi mengatakan bahwa suatu perbuatan yang dianggap baik dari segi hukum belum tentu baik dari segi etika. Suatu perbuatan dianggap baik dimata hukum ketika perbuatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, menurut teori ini, perusahaan melakukan suatu kebaikan bukan karena kesadaran, tapi karena kewajiban. 

Analisis teori deontologi terhadap kasus PT Lapindo Brantas, menurut Peraturan presiden nomor 14 tahun 2007 pihak PT Lapindo Brantas bertanggung jawab membeli tanah dan bantuan masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Lapindo. Sesuai ketentuan ganti rugi PT Lapindo Brantas bertanggung jawab memberikan ganti rugi terhadap warga dalam peta terdampak dan pemerintah bertanggungjawab memberikan ganti rugi diluar peta terdampak. Namun faktanya warga dalam peta terdampak belum seluruhnya menerima ganti rugi, Lapindo masih menanggung kewajiban sebesar 1,1 Triliun. Sehingga pemerintah harus bisa mendesak perusahaan tersebut untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. 

Menurut pasal 18 UU APBN tahun 2012 yang mengakibatkan negara justru membiayai sebagian dari kewajiban TPT Lapindo Brantas. Sehingga negara membayar ganti rugi kasus Lapindo Brantas dari dana APBN/Pajak. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa bantuan pemerintah etap dikelola oleh badan penanggulangan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Anggaran tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan diluar peta area bencana yaitu 3 lokasi, antara lain Desa Besuki, Desa Kedungcangkring dan Desa Pejarakan. Anggaran darinegara juga diperbolehkan untuk mengontrakrumah bagi korban, bantuan tunjangan hidup, biaya evakuasi dan pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan diluar area bencana. Belanja ini hanya diperbolehkan pada 9 RT di kelurahan Siring, Jatirejo, dan Mindi. Intinya ganti rugi yang ditanggung pemerintah melalui APBN sudah jelas tetapi yang menjadi tanggung jawab Lapindo sendiri belum tuntas pelunasannya. 

Kritik lain terhadap proses penanganan lumpur Lapindo, masyarakat adalah korban yang dirugikan, kerana mereka harus mengungsi dan kehilangan mata pencaharian tanpa ada kompensasi yang layak. Pemerintah juga menawarkan solusi yang justru menimbulkan masalah baru, salah satunya bahwa wacana lumpur akan dibuang kelaut karena tindakan tersebut justru berpotensi merusak lingkungan disekitar muara. PT Lapindo Brantas lebih sering mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama dengan korban. Korban menerangkan kepada komnas HAM bahwa korban diminta menandatangani kuitansi lunas oleh PT Lapindo padahal pembayarannya diangsur belum lunas hingga sekarang.

Sumber: berbagai sumber
• • •

0 comment:

Posting Komentar

Kindly write your comment