UMKM yang Tidak Bisa Menjadi Motor Pembangunan


Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, atau biasa disebut UMKM merupakan kelompok yang bisa dikatakan berjumlah besar dan tegar meskipun diterpa goncangan krisis ekonomi sejak kemerdekaan Indonesia. UMKM tumbuh dan berkembang di Indonesia sebagai salah satu pilihan untuk keluar dari keadaan ekonomi masyarakat yang semakin lama semakin menyedihkan juga akibat dari adanya globalisasi. Pada dasarnya dengan UMKM yang semakin banyak dan tersebar sebagian besar di Pulau Jawa, mereka seharusnya dapat menjadi motor pembangunan khususnya di bidang ekonomi negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan banyak masayarakat yang menggeluti bidang ini sebagai mata pencaharian mereka. UMKM dikatakan akan menjadi motor pembangunan di waktu dekat ini namun pada faktanya ternyata UMKM tidak pernah menjadi motor pembangunan Indonesia bahkan tidak menunjukkan integrasi yang spesifik atau bisa disebut jalan ditempat. Pemerintah sudah membuat berbagai kebijakan yang mana bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM menjadi suatu kelompok yang sejahtera bahkan dapat menjadi salah satu motor pembangunan negara, tetapi hal tersebut kiranya belum berhasil dan hingga sekarang UMKM hanya sekedar profesi masyarakat semata tetapi belum menyentuh pada pendapatan negara. Ada beberapa alasan yang dianggap menjadi hambatan UMKM menjadi salah satu motor  pembangunan negara.
Pertama, kebijakan yang dibuat pemerintah di dalam UMKM bersifat semu. Yang dimaksud semu adalah kebijakan pemerintah berada di dua sisi yang berlainan. Di satu sisi pemerintah ingin terus memajukan UMKM tapi di sisi lain pemerintah juga membuat kebijakan yang mematikan UMKM sendiri. Pada kenyataannya banyak kebijakan pemerintah yang pada dasarnya ingin melindungi usaha masyarakat, tetapi pemerintah memperbolehkan impor barang-barang luar negeri yang filternya tidak menyeluruh. Impor barang sendiri ternyata telah menyedot pemasaran UMKM sendiri sehingga masyarakat lokal kehilangan pasar. Hal ini menjadi dilema karena pemerintah tidak bisa begitu saja menghentikan pengadaan barang-barang dari luar. Tetapi juga menjadi dilema saat pemerintah tidak dapat membela usaha masyarakat yang lama-kelamaan menjadi ancaman terhadap kemajuan UMKM tersebut. Singkat kata, pemerintah memang telah mencanangkan agar UMKM dijadikan motor pembangunan kelak, namun pemerintah sendiri yang memunculkan hambatan internal sehingga UMKM sulit terus berkembang dan naik ke tingkatan yang lebih sempurna. Pada titik yang lain, pemerintah meskipun telah membuat berbagai tindakan dan kebijakan tetapi pemerintah belum memberikan target pasar yang tetap dan sesuai bagi UMKM sehingga kelompok ini juga berada dalam kesulitan mangsa pasar meskipun untuk usaha-usaha kecil seperti angkringan, warung, salon, dsb memang sudah memiliki target tetap, tetapi untuk produksi-produksi lain masih kesulitan.
Kedua, untuk menjadi motor pembangunan, maka UMKM harus berdiri kokoh menghadapi segala hambatan yang ada di masa mendatang. Walaupun UMKM dinyatakan telah berhasil berdiri menghadapi krisis ekonomi yang ada, ternyata UMKM masih rentan dalam menghadapi saingan-saingannya. Ada beberapa hambatan yang sulit sekali dituntaskan secara menyeluruh oleh UMKM kebanyakan sehingga kelompok ini belum bisa berdiri kokoh. Masalah yang pertama adalah masalah permodalan. UMKM yang tumbuh biasanya terhambat pada kepemilikan modal dan bahan baku. Banyaknya UMKM yang muncul sebenarnya bisa dipertanyakan apakah mereka terus bertahan atau berhenti karena bangkrut dan kekurangan modal.  Yang kedua adalah persaingan usaha ketat antara perusahaan-perusahaan asing yang mana  dinilai memiliki banyak kelebihan produk dibandingkan hasil dari usaha sendiri. Yang ketiga adalah kurangnya teknisi, keahlian, pengetahuan, dan manajemen keuangan. Yang satu ini merupakan hambatan kongkrit yang hanya dapat diselesaikan dengan kerjasama internal kelompok dan kesadaran masing-masing individu sebagai stakeholder. Ketidakmampuan ini menjadi alasan mengapa UMKM sulit melangkah lebih maju lagi dan akibatnya akan sulit menjadi motor pembangunan.
Apabila masih dalam keadaan seperti ini UMKM tetap dipaksa dan dituntut menjadi salah satu motor pembangunan, maka akan muncul dampak yang membahayakan bagi pembangunan sendiri. UMKM akan dijadikan salah satu  tempat bergantung masyarakat yang tentu saja menjadi labil karena untuk mempertahankan keberadaan salah satu usaha ini membutuhkan usaha yang tidak sedikit. Menurut hemat saya, akan lebih baik jika suatu saat nanti UMKM dijadikan motor pembangunan ketika usaha ini sudah stabil dan pemerintah dapat memberi pasar yang tetap terhadap usaha-usaha ini. Disisi lain pemerintah juga harus menyokong sumber daya yang ada di dalamnya dengan berbagai tindakan dan kebijakan sehingga terciptalah sebuah usaha milik rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat.

• • •

0 comment:

Posting Komentar

Kindly write your comment